YLBHI Minta Prabowo Mundur jika Tak Becus Urus Karhutla

Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri dari jabatannya jika tidak mampu membenahi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa bulan terakhir.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin, berpendapat fenomena karhutla tidak semata-mata dapat dilihat dari perspektif kebencanaan.

Menurut Zainal, terdapat persoalan yang lebih mendalam dan serius terkait praktik pemanfaatan lahan dan tanah secara ugal-ugalan demi kepentingan korporasi.

"Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana ekologis, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari persoalan struktural penguasaan tanah dan sumber daya alam," kata Zainal di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Bahkan, dia menyamakan pola eksploitasi alam saat ini dengan praktik penjajahan pada zaman kolonial yang bengis.

"Praktik kolonial yang menyingkirkan rakyat demi kepentingan perkebunan dan eksploitasi sumber daya alam," jelas Zainal.

Menurut dia, semrawutnya penanganan karhutla diduga berkaitan dengan kebijakan anggaran yang salah arah karena memprioritaskan program-program yang tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan pemborosan.

"Prioritas anggaran justru dipersoalkan karena besarnya pembiayaan program-program berlabel militerisasi dan makan bergizi gratis," kata dia.

Karena itu, YLBHI meminta Presiden Prabowo bertanggung jawab secara politik apabila kinerjanya dalam menangani karhutla dinilai semakin tidak becus.

"Termasuk dengan mengundurkan diri dari jabatannya," tegas Zainal.

Selain itu, dia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dinilai memboroskan anggaran.

YLBHI juga meminta pemerintah segera menetapkan moratorium izin pembukaan lahan untuk industri kelapa sawit.

"Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan oligarki dan kekuasaan," tutupnya.

Reporter: Alif Bintang