-
Mahasiswa menggelar demo di Jakarta Pusat evaluasi dua tahun Prabowo-Gibran.
-
Massa Komite Sadar membawa 5 tuntutan utama terkait isu publik.
-
Pengguna jalan diimbau mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Jakarta Pusat.
Suara.com - Sejumlah elemen mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi di Jakarta Pusat hari ini, Selasa (20/10/2026).
Aksi demo ini digelar bertepatan dengan momentum evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan seruan aksi yang beredar, demonstrasi ini berlangsung dalam dua sesi.
Sesi pertama diawali dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB.
Rangkaian aksi kemudian berlanjut dengan pengerahan massa sekitar 500 orang di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Masyarakat dan para pengguna jalan yang hendak beraktivitas di sekitar lokasi diimbau untuk memantau situasi lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan serta potensi rekayasa arus kendaraan selama demonstrasi berlangsung.
Dalam unjuk rasa kali ini, massa aksi menyuarakan evaluasi keras terhadap arah kebijakan negara selama dua tahun terakhir.
Terdapat lima tuntutan utama yang diusung oleh Komite Sadar, mulai dari isu bencana ekologis, pemulihan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga persoalan akses layanan dasar publik.

Daftar 5 Tuntutan Aksi Mahasiswa 20 Oktober 2026
Berikut rincian lima tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam unjuk rasa di Jakarta hari ini:
1. Tetapkan Karhutla Bencana Nasional dan Cabut Izin Korporasi Perusak Lingkungan
Mahasiswa mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir yang melanda berbagai daerah sebagai bencana nasional.
Massa juga menuntut jaminan perawatan dan pemulihan kesehatan gratis secara menyeluruh bagi warga yang terdampak, khususnya korban paparan asap.
Selain penanganan korban, massa menuntut tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti menjadi dalang krisis ekologis tersebut.
2. Benahi Kebijakan Ekonomi dan Pulihkan Kepercayaan Pasar
Sektor perekonomian menjadi sorotan utama menyusul tingginya harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran dan melebarnya ketimpangan sosial.