REGIONAL:
- Prof. Mardiasmo menyatakan bahwa pemerintah di Kementerian Kehutanan harus menerapkan anggaran lintas tahun demi kesinambungan pembangunan.
- Pengelolaan keuangan negara wajib mengutamakan integritas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik oleh pimpinan.
- Keberhasilan instansi diukur dari pencapaian hasil dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan penyerapan anggaran.
Penyesuaian anggaran perlu tetap mempertimbangkan sasaran strategis agar tidak mengganggu kesinambungan program pembangunan.
Menurut Mardiasmo, integritas harus menjadi landasan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Tanpa penerapan prinsip tersebut secara konsisten, tata kelola berisiko hanya menjadi pedoman formal.
Bukan Sekadar Penyerapan Anggaran
Mardiasmo turut mengkritik pola kerja yang terlalu berorientasi pada rutinitas administratif, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
Kelengkapan dokumen, daftar periksa (checklist), dan pengunggahan berkas tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan program.
Ia mendorong perubahan paradigma dari pendekatan berbasis kepatuhan administratif (compliance-based) menuju pendekatan berbasis hasil (outcome-based).
Artinya, keberhasilan instansi pemerintah harus dinilai dari kemampuan program mencapai target dan memberikan manfaat nyata, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang terserap.
“Paradigma kita harus berubah. Bukan lagi hanya berbicara tentang penyerapan anggaran, tetapi bagaimana target tercapai dan dampaknya bisa dirasakan,” tegasnya.
Pengukuran kinerja, lanjutnya, perlu berfokus pada outcome atau hasil yang dicapai serta impact atau dampak yang ditimbulkan.
Dengan demikian, efektivitas penggunaan uang negara dapat dinilai secara lebih konkret dan menjadi dasar perbaikan kebijakan berikutnya.
Komitmen Pimpinan Jadi Kunci Perubahan
Mardiasmo menilai keberhasilan tata kelola keuangan sangat bergantung pada komitmen para pelaksana, terutama pimpinan tertinggi.
Prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan harus dimulai dari tingkat menteri dan diterapkan secara konsisten hingga jajaran pelaksana.
Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Kehutanan diharapkan memperkuat tata kelola keuangan, mitigasi risiko, dan pencapaian target pembangunan.
Komitmen tersebut perlu tercermin dalam praktik kerja sehari-hari, bukan hanya dalam aturan atau dokumen kebijakan.
Melalui pendekatan penganggaran yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil, belanja negara diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Penguatan tata kelola, termasuk melalui sistem ACTIONS yang disebut dalam materi kegiatan, juga diharapkan mendukung pengelolaan anggaran yang lebih terintegrasi dan berdampak jangka panjang.
TERPOPULER