- Relawan pendukung pemerintah mendorong pemerataan ekonomi dan kemandirian nasional pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Pasal 33 UUD 1945 serta program pemerintah dijadikan landasan untuk memperluas partisipasi ekonomi masyarakat.
- Hilirisasi komoditas dan Badan Pengelola Investasi Danantara diharapkan mampu memperkuat industri nasional.
Hilirisasi melalui pengolahan bahan mentah di dalam negeri, termasuk pembangunan smelter, diharapkan meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.
Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan mampu mengoptimalkan aset BUMN untuk mendukung investasi produktif.
Kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri juga dinilai penting untuk memperkuat likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional.
Penataan Sumber Daya Alam Jadi Sorotan
Para relawan turut menyoroti penataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penataan izin perkebunan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kendali negara atas kekayaan alam, mencegah kebocoran penerimaan, serta memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
Meski demikian, pelaksanaannya membutuhkan transparansi, kepastian hukum, pengawasan ketat, dan pertanggungjawaban publik.
Manfaat ekonomi juga diharapkan menjangkau masyarakat di sekitar wilayah produksi, bukan hanya terkonsentrasi pada negara atau perusahaan besar.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Rakyat
- Prabowo: Saya Bangga Menjadi Pemimpinmu
Baca Juga
Para relawan menilai pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB).
Penciptaan lapangan kerja, kenaikan pendapatan, penguatan industri nasional, dan penurunan ketimpangan juga perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan.
Mereka berharap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran semakin mengutamakan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sejalan dengan cita-cita kedaulatan politik dan kemakmuran bersama.
Para relawan menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berlandaskan UUD 1945.
Sementara itu, evaluasi menyeluruh terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu didasarkan pada perbandingan target dan realisasi program, serta data terukur mengenai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.