Dua Tahun Prabowo-Gibran, Relawan Tegaskan Tekad Tumbuh Merakyat dan Makmur Bersama

Suara.com - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi relawan pendukung pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat kemandirian nasional.

Mereka menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kekayaan negara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut para relawan, demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi.

Tanpa pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan usaha, masyarakat dikhawatirkan hanya menikmati kebebasan politik tanpa merasakan manfaat pembangunan secara adil.

Pandangan tersebut mengingatkan kembali pemikiran Bung Karno tentang ketimpangan kesejahteraan.

Rakyat diibaratkan ikut berjuang mendapatkan nangka, tetapi hanya segelintir orang yang menikmati buahnya, sementara mayoritas justru menanggung getahnya.

Pasal 33 UUD 1945 Jadi Landasan Ekonomi Rakyat

Para relawan menilai Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan kebijakan ekonomi.

Konstitusi mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), badan usaha milik negara (BUMN), serta sektor swasta nasional untuk menjadi pelaku pembangunan.

Sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, rumah subsidi, dan swasembada pangan, dipandang sebagai instrumen untuk memperluas partisipasi ekonomi masyarakat.

Namun, keberhasilannya tetap perlu diukur berdasarkan realisasi, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.

Hilirisasi dan Danantara Perkuat Kemandirian Nasional

Agenda kemandirian ekonomi juga menjadi perhatian. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah, produk impor, modal asing, dan utang luar negeri dinilai berisiko menghambat penguatan industri nasional.

Indonesia memiliki potensi besar dari komoditas kelapa sawit, batu bara, nikel, timah, dan berbagai mineral lainnya.

Hilirisasi melalui pengolahan bahan mentah di dalam negeri, termasuk pembangunan smelter, diharapkan meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan mampu mengoptimalkan aset BUMN untuk mendukung investasi produktif.

Kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri juga dinilai penting untuk memperkuat likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional.

Penataan Sumber Daya Alam Jadi Sorotan

Para relawan turut menyoroti penataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penataan izin perkebunan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kendali negara atas kekayaan alam, mencegah kebocoran penerimaan, serta memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Meski demikian, pelaksanaannya membutuhkan transparansi, kepastian hukum, pengawasan ketat, dan pertanggungjawaban publik.

Manfaat ekonomi juga diharapkan menjangkau masyarakat di sekitar wilayah produksi, bukan hanya terkonsentrasi pada negara atau perusahaan besar.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Rakyat

Para relawan menilai pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB).

Penciptaan lapangan kerja, kenaikan pendapatan, penguatan industri nasional, dan penurunan ketimpangan juga perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan.

Mereka berharap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran semakin mengutamakan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sejalan dengan cita-cita kedaulatan politik dan kemakmuran bersama.

Para relawan menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berlandaskan UUD 1945.

Sementara itu, evaluasi menyeluruh terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu didasarkan pada perbandingan target dan realisasi program, serta data terukur mengenai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.