9 Orang Gugur saat Padamkan Karhutla, Puan Desak Negara Jamin Keselamatan Petugas dan Relawan

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan dan perhatian penuh dari pemerintah bagi para petugas serta relawan yang berjuang di garda terdepan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikannya menyusul gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat bertugas memadamkan kobaran api di berbagai wilayah.

“Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla,” kata Puan kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

“Kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat berjibaku memadamkan api,” sambungnya.

Diketahui, duka mendalam menyelimuti penanganan karhutla setelah setidaknya sembilan petugas dan relawan dilaporkan meninggal dunia saat bertugas. Korban gugur tersebar di beberapa daerah, di antaranya tiga orang di Kalimantan Tengah, lima petugas/relawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Probolinggo, serta seorang relawan bernama Nurdin di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Tak hanya itu, seorang warga lanjut usia di Samarinda, Kalimantan Timur, juga mengembuskan napas terakhir usai berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga.

Menanggapi deretan peristiwa tragis tersebut, Puan menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat untuk mengendalikan karhutla sekaligus menjamin keselamatan para petugas di lapangan.

“Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api Karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang,” tuturnya.

“Para petugas dan relawan yang membantu penanganan berangkat dengan harapan dapat menyelamatkan sesama dan kembali kepada keluarganya. Pengabdian itu perlu ditopang perlindungan yang dapat diandalkan,” tambahnya.

Ia menilai tingginya angka korban gugur di lapangan menjadi sinyal kuat bagi negara untuk segera mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemadaman api, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan personel.

“Petugas dan relawan pemadaman Karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari Negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga memberikan perhatian khusus pada keberadaan para perempuan yang aktif terlibat dalam penanganan karhutla.

Di berbagai daerah, kelompok perempuan mengambil peran penting, seperti kelompok relawan The Power of Mama di Kalimantan yang giat berpatroli, memantau titik api, hingga ikut memadamkan kebakaran.

Perempuan juga tercatat aktif sebagai petugas dan relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas pemadam di lapangan, hingga mahasiswa, tokoh publik, dan lansia yang membantu penyediaan logistik di dapur umum.

“Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman Karhutla juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas,” ungkap Puan.

Menurutnya, kehadiran relawan perempuan sangat krusial dalam memastikan ketersediaan dukungan penugasan, ruang istirahat, serta akses pelayanan yang memadai di lapangan.

“Para perempuan yang ikut membantu penanganan Karhutla membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Peran perempuan dalam penanganan bencana sangat signifikan,” ujarnya.

“Mereka perlu didengar dan memperoleh dukungan yang memungkinkan pengabdiannya berlangsung dengan aman. Pemerintah harus bisa memberikan jangkauan perlindungan kepada mereka,” lanjutnya.

Selain perlindungan fisik dan keselamatan di lapangan, Puan mengingatkan adanya tanggung jawab moral dan material negara terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh para petugas maupun relawan.

“Petugas dan relawan yang memiliki tanggungan pengasuhan atau menjadi penopang penghasilan keluarga membutuhkan kejelasan dukungan, termasuk mereka yang mengalami cedera, sakit, atau harus menjalani pemulihan,” paparnya.

Di sisi lain, masyarakat umum yang terdampak kabut asap dan gangguan ekonomi akibat karhutla juga dinilai membutuhkan uluran tangan pemerintah secara intensif.

“Orang tua yang mendampingi anak sakit, pekerja yang mengurangi aktivitas, dan pelaku usaha yang kehilangan pendapatan perlu menjadi perhatian dalam keputusan Pemerintah,” ujarnya.

Puan pun mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan langkah perlindungan kesehatan terhubung dengan dukungan terhadap kebutuhan keluarga.

“Daerah yang kemampuannya terbatas perlu memperoleh bantuan tepat waktu agar pelayanan dan pertolongan tetap berjalan,” tambahnya.

Bagi keluarga korban yang ditinggalkan, Puan meminta agar bantuan dan pendampingan dari pemerintah tidak berhenti pada masa awal duka, melainkan berlanjut dalam jangka panjang.

“Pemerintah perlu membantu mereka memperoleh hak dan dukungan yang tersedia, termasuk untuk menjaga pengasuhan, penghidupan, serta keberlanjutan pendidikan anak,” katanya.

DPR RI memastikan akan terus mengawal penanganan ini melalui komisi terkait hingga proses pemulihan pascabencana usai.

“Kesungguhan Negara perlu dirasakan oleh warga yang terdampak Karhutla dan mereka yang datang membantu,” katanya.

“Setiap keluarga yang menanggung beban akibat Karhutla beserta dampak kabut asap berhak memperoleh perhatian yang layak, termasuk ketika harus menata kembali kehidupannya setelah kehilangan,” pungkasnya.