Demo Besar 24 Oktober di Prancis: Walkot Paris Perintahkan Polisi Biarkan Penjarah

Suara.com - Polisi kota Paris, Prancis, tidak akan dikerahkan untuk menghadapi langsung demonstran, perusuh, maupun penjarah dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Pemerintah Kota Paris menegaskan, penanganan ketertiban umum dalam demonstrasi merupakan kewenangan negara melalui kepolisian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Paris, Lamia El Aaraje, saat diwawancarai Sud Radio pada Jumat (23/10/2026).

El Aaraje menegaskan, polisi kota akan tetap bertugas menjaga fasilitas publik dan ruang terbuka, tetapi tidak ditempatkan di titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi bentrokan.

“Polisi kota Paris akan berada di sekitar bangunan publik, seperti Balai Kota, kantor wali kota distrik, serta sejumlah fasilitas sensitif. Mereka juga akan berada di taman, kebun, dan ruang publik, tetapi tidak di lokasi yang terdapat perusuh, penjarah, atau demonstran,” kata El Aaraje, seperti dikutip dari Le Parisien.

Menurut dia, keputusan tersebut bukan berarti polisi kota menghindari tanggung jawab.

Langkah itu diambil karena penanganan massa dan pemeliharaan ketertiban selama demonstrasi bukan bagian dari kewenangan utama mereka.

Kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah politikus oposisi setelah mobilisasi massa pada 17 dan 18 Oktober lalu.

Anthony Samama, wakil wali kota distrik XV Paris dari Partai Republik, sebelumnya mengklaim polisi kota diperintahkan tetap berada di kantor polisi ketika kerusuhan terjadi.

Dalam wawancara dengan JDD, Samama mempertanyakan keputusan tersebut.

Ia menilai polisi kota tidak seharusnya hanya berada di dalam kantor ketika situasi keamanan Paris memburuk.

El Aaraje membantah kritik itu dan menilai oposisi hanya berusaha memicu polemik.

Ia juga mengingatkan bahwa menempatkan polisi kota di tengah kerumunan yang berpotensi rusuh justru dapat meningkatkan risiko keselamatan petugas.

El Aaraje menjelaskan, polisi kota di Prancis memiliki batas kewenangan yang diatur secara hukum.

Mereka tidak memiliki kewenangan khusus untuk menangani ketertiban umum dalam demonstrasi, serta tidak dibekali kemampuan, peralatan, dan pelatihan yang sama dengan aparat kepolisian nasional untuk menghadapi kerusuhan.

“Polisi kota, di kota mana pun, tidak memiliki kewenangan dalam pemeliharaan ketertiban umum,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengamanan demonstrasi merupakan tanggung jawab negara. Menurut El Aaraje, pengaturan pengamanan rute demonstrasi dan sejumlah lokasi penting di Paris harus dilakukan oleh prefek polisi.

El Aaraje menyebut polisi kota Paris berfokus pada keamanan sehari-hari, termasuk pengawasan pelanggaran tertentu dan penegakan aturan melalui pemberian sanksi.

Karena itu, ia menilai pengerahan mereka untuk mendampingi polisi nasional dalam menghadapi massa berisiko menempatkan petugas di posisi berbahaya.

Ia juga menyinggung adanya dua polisi kota yang diserang pada Minggu malam di tengah aksi penjarahan di Paris. Insiden tersebut, menurut laporan Le Parisien, berujung pada pengajuan laporan kepada pihak berwenang.