REGIONAL:
- Komnas HAM mencatat sebanyak 2.700 aduan konflik agraria di Indonesia selama tiga tahun terakhir.
- Komnas HAM di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026, berkoordinasi dengan BRAN untuk memetakan dan menangani konflik lahan.
- Komnas HAM menilai latar belakang kepolisian pada pimpinan BRAN dapat mempercepat pengambilan keputusan penanganan konflik.
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 2.700 aduan konflik agraria selama tiga tahun terakhir. Aduan tersebut menunjukkan beragam persoalan yang berkaitan dengan konflik lahan di Indonesia.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, angka tersebut berdasarkan data pengaduan masyarakat yang diterima lembaganya.
"Nah, selama tiga tahun terakhir, Komnas HAM menerima aduan kasus konflik agraria itu sejumlah 2.700 kasus," kata Anis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komnas HAM akan terus berkoordinasi dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk memetakan konflik agraria yang berulang.
Anis mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala BRAN Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai bagian dari upaya membangun sinergi dengan lembaga yang baru dibentuk tersebut.
"Komnas HAM baru saja bertemu dengan Kepala BRAN. Karena BRAN ini merupakan lembaga negara yang sangat penting dan strategis yang sudah cukup lama ditunggu oleh masyarakat karena konflik agraria ini selama ini bertahun-tahun menemui jalan yang cukup sulit dan penuh tantangan," ujar Anis.
"Juga kita akan upayakan agar ada kerja sama secara kelembagaan antara Komnas HAM dengan BRAN dalam penanganan konflik agraria agar penanganan ini berbasis pendekatan hak asasi manusia," jelasnya.
Komnas HAM Soroti Pelibatan Polisi di BRAN
Terkait posisi Kepala BRAN yang dijabat oleh perwira tinggi Polri aktif, Komnas HAM menilai latar belakang tersebut tidak serta-merta menjadi hambatan dalam penanganan konflik agraria, termasuk kasus kekerasan yang melibatkan personel kepolisian.
Wakil Ketua Internal Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo justru menilai keterlibatan kepolisian dalam BRAN dapat membantu mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan.
"Tentunya karena latar belakang beliau-beliau ini adalah dari kepolisian, tentunya dalam mengambil tindakan maupun mengambil keputusan bisa lebih cepat, lebih terkoordinir," ujar Prabianto.
Ia berharap keberadaan BRAN dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik agraria sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Harapannya sekali lagi mereka bisa lebih memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat," tandasnya.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER