Ekonomi RI Tumbuh 5,45 Persen, Pemerintah Siapkan Bansos dan Stimulus Nataru

Suara.com - Pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus ekonomi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Paket bantuan tersebut mencakup bantuan beras, subsidi upah, hingga diskon transportasi selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Angka tersebut diklaim melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi global dan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN.

“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita di sini tertinggi di G20 Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Menko Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10), sebagaimana keterangan yang diterima, Jumat.

Airlangga menyebut sejumlah indikator turut menunjukkan kondisi ekonomi yang positif. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur naik menjadi 52,4, sementara surplus perdagangan tercatat 7,25.

Dari sisi konsumsi, indeks kepercayaan konsumen berada di level 118,1. Tingkat pengangguran disebut mencapai 4,65 persen, sedangkan rasio gini membaik menjadi 0,368.

"Kemudian surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 94 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen, dan rasio gini juga terus membaik 0,368," imbuhnya.

Bantuan Beras untuk 33,24 Juta Keluarga

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan dan stimulus yang diarahkan untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga.

Program tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan anggaran Rp17,54 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja. Penyalurannya direncanakan sekaligus pada November–Desember, dengan anggaran Rp11,97 triliun.

Selain itu, terdapat program satu orang satu rekening yang dialokasikan anggaran Rp1,28 triliun.

"Program satu orang satu rekening ini dijalankan di kuartal keempat, anggarannya Rp1,28 triliun, kemudian bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya Rp17,54 (triliun), kemudian bantuan subsidi upah 300 ribu untuk tiga bulan, sekaligus nanti di November-Desember, nah ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja, anggarannya Rp11,97 (triliun)," kata dia.

Tiket Nataru Didiskon 30 Persen

Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Paket ini mencakup diskon tiket sebesar 30 persen, potongan harga layanan kapal, tarif khusus jasa kepelabuhanan, serta pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara domestik.

Airlangga memperkirakan stimulus tersebut akan menjangkau sekitar 6,6 juta masyarakat dengan anggaran Rp883,4 miliar.

“Kemudian Stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri," kata Airlangga.

"Jadi ini program yang sebetulnya program yang ini sudah disetujui di bulan pertengahan tahun ini, efeknya kepada 6,6 juta dan biayanya sekitar 883,4 miliar," lanjutnya.

Pemerintah Siapkan Program Ekonomi 2027

Selain stimulus akhir tahun, pemerintah merencanakan kelanjutan sejumlah program mulai Januari 2027. Program magang nasional ditargetkan menjangkau 150.000 peserta, sedangkan program vokasi nasional dilanjutkan untuk 300.000 peserta.

Pemerintah juga merencanakan fasilitas PPh ditanggung pemerintah bagi pekerja bergaji maksimal Rp10 juta di seluruh sektor. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang saat ini sebesar Rp54 juta, dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum.

"Untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai di bulan Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan 150.000 peserta, kemudian juga vokasi nasional ini juga dilanjutkan untuk 300.000 peserta, kemudian PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta, itu juga untuk seluruh sektor, kemudian evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang 54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum," ucapnya.

Di sektor perumahan, pemerintah berencana melanjutkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan relaksasi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap KPR bersubsidi.

Sementara itu, sektor industri perhiasan akan mendapat perhatian melalui rencana penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen.

“Kemudian PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan untuk rumah di atas Rp2 miliar dan maksimum Rp5 miliar, relaksasi iuran dari jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan kerja dan KPR bersubsidi dan MBT, plus untuk sektor perhiasan, perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,99 persen, ini sebetulnya standar industri nya seharusnya 99,9 persen,” pungkasnya.

Defisit APBN Diklaim Tetap Terkendali

Di tengah berbagai program stimulus tersebut, Airlangga menyatakan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan sebesar 1,24 persen dan masih sesuai dengan rencana.

Dari sisi moneter, suku bunga acuan Bank Indonesia dipertahankan pada level 5,75 persen. Imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat 7,21 persen.

Airlangga juga melaporkan cadangan devisa sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor. Kredit perbankan tumbuh 13,65 persen, dana pihak ketiga meningkat 10,94 persen, rasio permodalan perbankan mencapai 24,10 persen, dan rasio kredit bermasalah berada di level 2,11 persen.

"Yield daripada surat berharga untuk 10 tahun di 7,21 persen, cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan impor, yaitu 146,3 bilion, kredit bank tumbuh 'double digit', 13,65 persen, dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid Pak Presiden, 24,10, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil," ucapnya.