Sukses Negara Bukan Cuma Perut Kenyang, Pakar UGM: Kasih Kailnya, Bukan Ikan

Suara.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan kondisi rakyat tidak lapar sebagai ukuran utama keberhasilan negara dinilai sangat dangkal.

Apalagi ketika kebijakan pemerintah masih mengandalkan bantuan sosial (bansos) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program-program itu dinilai bukanlah solusi mendasar untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan kelaparan.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Gabriel Lele, menegaskan bahwa ketersediaan pangan hanyalah satu dari sekian banyak indikator keberhasilan suatu negara modern.

"Kalau hal itu sebagai tujuan negara itu memang iya. Jadi, ukuran-ukuran umum modernitas itu kan soal rasionalitas, kebebasan, sama kesejahteraan. Nah, ukuran ukuran sederhana soal kesejahteraan kan tidak ada orang yang lapar tapi jangan lupa, tidak hanya itu," kata Gabriel kepada Suara.com, Senin (2/11/2026).

Ia mengkritik kecenderungan pemerintah yang mereduksi tugas negara seolah-olah hanya sebatas memberi makan rakyat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan juga wajib menyertakan jaminan kebebasan sipil dan kebebasan politik warga negara.

"Jadi kalau beliau hanya menyampaikan itu semata, maka beliau mereduksi dua hal, yang pertama, seolah-olah tugas negara itu hanya memastikan rakyatnya tidak lapar. Padahal kan ada tadi ya, kebebasan dari rasa takut, kebebasan untuk berasosiasi, berpendapat, dan seterusnya," ujarnya.

Selain masalah pemangkasan indikator keberhasilan negara, skema pembagian bansos dan MBG yang diguyurkan pemerintah saat ini dinilai salah sasaran jika ditujukan untuk mengatasi kelaparan masyarakat secara umum.

"Intinya tidak langsung main guyur dengan oh karena supaya rakyat tidak lapar ya kasih bansos, kasih MBG, tidak begitu. Itu hanya untuk kelompok yang benar-benar well-targeted," ujarny.

Ia menekankan bahwa bantuan langsung fisik seperti MBG dan bansos seharusnya dialokasikan secara terbatas bagi warga yang sudah sama sekali tidak memiliki kapasitas produktif.

"Mereka yang tertarget itu siapa? Ya kelompok rentan, lansia, ya, yang memang sudah katakanlah penyandang disabilitas, mereka yang memang sama sekali sudah tidak bisa bekerja apa-apa," tandasnya.

Pemerintah dinilai keliru jika menganggap pemberian program bansos dan MBG sebagai jawaban jangka panjang.

Langkah mendasar yang harus diambil negara adalah menciptakan lapangan kerja dan stabilitas investasi agar masyarakat memiliki daya beli secara mandiri.

"Justru yang harus dipastikan adalah bagaimana caranya agar kalau bukan semua warga negaranya tuh tidak lapar, maka jawabannya tidak dengan program bansos," tegasnya.

"Jawabannya adalah dengan memastikan investasinya masuk, ya, ada jaminan kepastian, pertumbuhan ekonomi naik, lapangan kerja tercipta, sehingga orang punya basis pendapatan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Itu sebenarnya logika yang harus dibangun," tambahnya.

Gabriel turut menyoroti efektivitas kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menilai program karitatif semacam itu hanya menjadi pendorong sementara yang sangat rawan tumbang saat fiskal negara mengalami penurunan.

Belum lagi soal risiko kerapuhan ekonomi masyarakat jika pemerintah terus memelihara ketergantungan publik pada bantuan karitatif tanpa memberikan akses pada sumber pendapatan yang berkelanjutan.

"Kalau kayak begini ini kan negara ada uang ngasih, begitu nanti uangnya enggak ada balik lagi ke masyarakat, masyarakatnya miskin lagi, masyarakatnya kelaparan lagi. Jadi, kalau dalam bahasa yang sederhana kan ya jangan kasih ikannya dong, kasih kailnya," pungkasnya.