Daftar Pemimpin Dunia yang Pernah Disadap, Ada Presiden RI Sebelum Prabowo Subianto

Suara.com - Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal aktif sebagai tersangka penyadapan ilegal. Praktik tanpa prosedur hukum sejak 2025 hingga 2026 ini meretas telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politik, hingga pengusaha.

Praktik peretasan rahasia antarelite politik ini memperlihatkan kelemahan proteksi data komunikasi di tingkat petinggi pemerintahan. Kasus ini juga menambah daftar panjang skandal intelejen yang membongkar penyadapan ilegal figur publik.

Operasi pemantauan tanpa izin merupakan fenomena lama yang kerap membayangi dunia intelijen global. Indonesia pernah mencatat sejarah serupa saat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi target peretasan komunikasi.

Dokumen rahasia National Security Agency yang dibocorkan Edward Snowden pada 2013 membongkar skandal peretasan internasional terbesar. Data tersebut mengungkap konspirasi jaringan intelijen Lima Mata yang melibatkan Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Inggris, dan Kanada.

Aliansi intelijen yang dibentuk sejak 1946 tersebut tertangkap memata-matai puluhan kepala negara. Laporan Snowden mengonfirmasi peretasan menyasar 35 pemimpin dunia pada KTT G20 di Toronto hingga membengkak menjadi 122 pejabat pada 2014.

Sebanyak 10 pejabat tinggi Indonesia masuk dalam daftar peretasan global tersebut, termasuk SBY dan istrinya, Kristiani Herawati. Amerika Serikat juga terbukti mengendalikan jaringan pemantauan komunikasi terhadap 69 nomor telepon pejabat tinggi Jerman.

Dokumen WikiLeaks mencatat AS meretas percakapan Kanselir Angela Merkel mengenai krisis finansial global 2009 hingga krisis Uni Eropa 2011. Pemantauan rahasia ini memicu kemarahan diplomatik hingga Jerman memutus kontrak kerja sama teknologi dengan perusahaan komunikasi Amerika Serikat, Verizon.

Peretasan NSA turut menyasar Presiden Brasil Dilma Rousseff beserta 29 pejabat kabinet untuk kepentingan intelijen ekonomi. Aksi ini menyasar Rousseff sejak memimpin perusahaan minyak Petrobras hingga memicu pembatalan kontrak 36 jet tempur Boeing bernilai 4,5 miliar dolar AS.

Tiga Presiden Prancis—Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande—juga menjadi korban peretasan jaringan komunikasi Washington pada rentang 2006 hingga 2012. Pemerintah Hollande langsung memanggil Duta Besar AS Jane Hartley serta menangguhkan kerja sama diplomatik sebelum menerima jaminan keamanan resmi.

Pemerintah Meksiko mengecam keras peretasan server surat elektronik Presiden Felipe Calderon serta peretasan ponsel Enrique Pena Nieto saat kampanye. Skandal ini memicu evaluasi total kerja sama pertahanan karena publik menganggap akses intelijen asing telah mencederai kedaulatan nasional.

Rangkaian skandal peretasan internasional dan domestik memperlihatkan betapa rentannya kedaulatan informasi negara dari pemantauan pihak tak berwenang. "Para pengamat mengatakan sulit untuk terlepas dari jeratan penyadapan di masa sekarang ini. Karena pada dasarnya setiap negara memata-matai satu sama lain, masalahnya apakah ketahuan atau tidak."

Sistem keamanan komunikasi pejabat negara kini menghadapi tantangan pengawasan internal dan ancaman infiltrasi intelijen. Kasus penetapan tersangka atas mantan pimpinan kepolisian menjadi preseden baru pengawasan hukum terhadap praktik penyadapan ilegal.