REGIONAL:
- Kementerian Transmigrasi berencana menggandeng FKH Unud di Bali pada Jumat untuk mengembangkan peternakan modern guna swasembada protein hewani.
- Wamen Transmigrasi menyatakan Indonesia masih mengimpor daging sapi dan susu karena produksi nasional belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.
- Pemerintah menyiapkan lahan seluas 3,1 juta hektare dan telah menyepakati dua lokasi baru guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi.
Suara.com - Kementerian Transmigrasi berencana menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) untuk mengembangkan peternakan modern di kawasan transmigrasi.
Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong swasembada protein hewani nasional, khususnya daging sapi dan susu.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi nasional untuk sejumlah komoditas protein hewani.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional mencapai 794,29 ribu ton, sedangkan ketersediaannya baru 421,21 ribu ton.
Sementara itu, kebutuhan susu nasional mencapai 4,7 juta ton, tetapi produksi dalam negeri pada 2025 baru sekitar 820,87 ribu ton.
"Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat kita impor," kata Viva Yoga saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional di Badung, Bali, Jumat (6/11/2026).
Seminar bertema 'Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health' tersebut dihadiri Rektor Unud Prof I Ketut Sudarsana, Dekan FKH Unud Dr drh Gusti Ngurah Sudisma, perwakilan pemerintah, lembaga veteriner, akademisi, pelaku usaha, dan mahasiswa.
Viva Yoga menilai, kesenjangan produksi daging sapi dan susu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi fakultas kedokteran hewan di Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Ia bahkan berharap Indonesia dapat mengembangkan industri peternakan seperti Selandia Baru, mengingat Indonesia memiliki potensi lahan yang luas dan kawasan savana.
"Di Indonesia lahannya lebih luas daripada New Zealand dan kita juga punya savana," ujarnya.
Menurut Viva Yoga, Kementerian Transmigrasi memiliki lahan sekitar 3,1 juta hektare yang berpotensi dikolaborasikan untuk mendukung pengembangan peternakan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menjalin sinergi dengan FKH Unud untuk mengembangkan peternakan modern sapi yang unggul, sehat, dan produktif.
Program tersebut nantinya diharapkan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), sektor swasta, perguruan tinggi, hingga mitra luar negeri.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga menjelaskan arah baru kebijakan transmigrasi yang kini tidak lagi berorientasi sekadar memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain.
Menurutnya, pengembangan kawasan transmigrasi saat ini lebih diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi telah menerima 65 proposal dari berbagai kabupaten dan kota di luar Pulau Jawa yang mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi baru.
Namun, dari seluruh usulan tersebut, baru dua lokasi yang disepakati, yakni kawasan Barelang di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan salah satu kabupaten di Sulawesi.
Pembukaan kawasan baru, kata dia, harus mempertimbangkan potensi ekonomi serta aksesibilitas wilayah agar mampu mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
"Tanpa itu kita tidak akan buka," tegasnya.
Viva Yoga menambahkan, minat masyarakat mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi. Saat ini tercatat sekitar 10.000 kepala keluarga telah mendaftar sebagai calon transmigran, meskipun program tersebut belum disosialisasikan secara luas.
Sejak program transmigrasi dimulai pada 1950, tercatat sekitar 2,2 juta transmigran atau setara 9,2 juta jiwa bersama anggota keluarganya telah mengikuti program tersebut.
Ia juga menyebut kawasan transmigrasi memiliki kontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan nasional karena sebagian besar dikembangkan sebagai sentra produksi tanaman pangan.
Setelah keberhasilan swasembada beras, pemerintah kini mulai mendorong pemenuhan kebutuhan protein hewani, salah satunya melalui pengembangan peternakan, kampung nelayan, dan budidaya perikanan air tawar.
"Kementerian Transmigrasi telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hal ini," katanya.
Viva Yoga berharap 14 fakultas kedokteran hewan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dapat mengambil peran strategis dalam mendukung agenda tersebut.
TERPOPULER