Kasus Perundungan Siswa di SRT Pati, Pakar Ingatkan Menteri Jangan Terjebak Budaya ABS

Suara.com - Kasus dugaan perundungan terhadap DA (16), siswa kelas X Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Pati, Jawa Tengah, dinilai tidak cukup dilihat sebagai persoalan kekerasan antarsiswa. 

Lebih jauh Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mendorong pemerintah mengevaluasi desain kelembagaan SRT. Termasuk keberanian para menteri menolak kebijakan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi kementeriannya.

Adapun DA disebut mengalami luka fisik hingga trauma setelah menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan 14 teman. Persoalan semakin serius menyusul seorang oknum guru diduga mengarahkan korban memberikan keterangan palsu saat dirujuk ke RSUD RAA Soewondo.

Subarsono menilai kasus tersebut menunjukkan bahwa membangun sumber daya manusia unggul tidak bisa hanya mengandalkan penyediaan asrama dan fasilitas. 

"Belajar dari kasus di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa membangun SDM unggul tidak mudah, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan asrama dengan berbagai fasilitas, namun perlu guru yang bermutu dan dukungan institusional yang tepat," kata Subarsono kepada Suara.com, Senin (9/11/2026).

Menurut dia, persoalan kelembagaan menjadi penting mengingat SRT dikelola di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara fungsi utama kementerian tersebut bukan bidang pendidikan. 

Maka dari itu, kasus perundungan di SRT Pati semestinya menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali apakah desain pengelolaan tersebut sudah tepat.

"Sementara kita tahu bahwa SRT dikelola dibawah Kementerian Sosial. Pertanyaan utama adalah apakah kementerian tersebut tepat sebagai mengelola SRT, sementara tupoksinya bukan bidang pendidikan," cetusnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan sekadar mengikuti pembagian tugas yang sudah telanjur dibuat pemerintah. Para menteri, kata Subarsono, harus memiliki keberanian untuk menyampaikan keberatan jika suatu kebijakan atau aktivitas ditempatkan di luar kewenangan institusinya.

"Rasionalitas dan kepentingan publik harus mengemuka daripada budaya ewuh pekewuh antar menteri dan sekedar menjaga ABS (asal bapak senang)," ujarnya.

Menurutnya, budaya ABS justru berisiko membuat persoalan dalam pemerintahan tidak pernah dikoreksi sejak awal. Menteri seharusnya tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga memberikan argumentasi apabila sebuah program dinilai tidak sesuai dengan tupoksi kementeriannya.

"Kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi penempatan aktivitas pendidikan pada institusi yang tepat. Menteri harus memiliki keberanian dan argumentasi untuk menolak ketika suatu aktivitas diberikan di luar tupoksinya," tuturnya.

Keberanian tersebut harus berlaku dua arah. Di sisi lain menteri yang merasa sebuah aktivitas memang menjadi bagian dari tugas kementeriannya juga harus mampu menyampaikan argumentasinya.

Sehingga keputusan pemerintah didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan publik, bukan sekadar menjaga hubungan antarkementerian.

Selain persoalan tata kelola, ia menyoroti kualitas respons guru dalam menangani dugaan perundungan terhadap DA. Lambannya sekolah memberikan informasi kepada orangtua dinilai menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap siswa belum dipandang sebagai persoalan serius.

Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan guru itu bukan sekadar pelanggaran etik. Mengarahkan korban berbohong dapat membuat pelaku merasa aman dan berpotensi menumbuhkan kembali praktik perundungan di lingkungan sekolah.

Untuk pelaku, sanksi harus mempertimbangkan usia anak. Namun dalam kasus yang tergolong pelanggaran berat tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. 

Merujuk pada Pasal 82 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sanksi paling tepat adalah mengembalikan para pelaku kepada orang tua atau wali untuk dibina di lingkungan luar.

"Pelaku tidak cukup hanya minta maaf, tetapi harus bersedia mengundurkan diri dari SRT karena sudah menodai sekolah dan akan tercatat dalam perjalanan historis sekolah dan diingat oleh publik," tandasnya.

Subarsono menilai SRT harus bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan korban hingga sembuh total. Sistem pengawasan asrama dan sekolah perlu dievaluasi, sementara guru yang terbukti mengarahkan korban berbohong harus dikenai sanksi administratif.