Saat Anggaran Dipangkas, Pemerintah Justru Gelontorkan Rp14,7 Miliar untuk Influencer Raffi Ahmad

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan dua kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,7 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dalam pengadaan jasa pemengaruh atau influencer.

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada periode 2025-2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.

Dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli menunjukkan PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan induk tersebut. Selain itu, Raffi memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.

Peneliti ICW Zararah Azhim Syah menilai pengadaan tersebut menunjukkan penerapan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah belum konsisten.

“Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi,” kata Azhim dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/11/2026).

Ia mencontohkan pengadaan jasa pemengaruh oleh KKP. Pada 2025, kementerian tersebut mengontrak dua paket jasa pemengaruh dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Kemudian, pada 2026, KKP kembali menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.

Azhim juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Pemerintah memangkas pagu TKD menjadi Rp693 triliun, atau berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, Menteri Keuangan juga memangkas dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90 persen dari 546 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat rendah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan berencana melepas 9.000 dari total 12.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Azhim menilai kondisi tersebut kontras dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk jasa promosi melalui figur publik.

“Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta,” tutur Azhim.

Ia juga mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa pemengaruh yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka. Menurutnya, kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi dan publikasi sendiri.

Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat.