Saat Anggaran Dipangkas, Pemerintah Justru Gelontorkan Rp14,7 Miliar untuk Influencer Raffi Ahmad

ICW juga menyoroti spesifikasi sejumlah paket pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu sehingga berpotensi membatasi persaingan.

“Spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina,” ujar Azhim.

Selain spesifikasi pengadaan, ICW mempersoalkan penetapan harga. Pasalnya, tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Azhim juga menyebut tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. Kesamaan nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket.

Menurut Azhim, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa pemengaruh harus dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.

“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer. Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan. Setelah video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa beredar, terdapat seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS,” papar Azhim.

“Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa popularitas figur publik tidak serta merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak,” lanjutnya.

Atas temuan tersebut, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan. Dokumen yang diminta meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut. Audit diharapkan mencakup kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak jasa pemengaruh di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.

Selanjutnya, ICW mendesak LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.

ICW juga meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Selain itu, Presiden diminta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuknya menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut masih menjabat.

“Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan,” tegas Azhim.

ICW turut meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah, termasuk menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

“Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” tandasnya.