Duit APBN Rp 14 Miliar ke Kantong Raffi Ahmad, ICW: Pajak Bukan untuk Beli Popularitas

Suara.com - Indonesia Corruption Watch ICW membongkar alokasi anggaran belanja influencer pemerintah pusat sebesar Rp14,7 miliar yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan milik figur publik Raffi Ahmad tersebut mengantongi delapan paket pengadaan dari dua kementerian dalam kurun waktu 2024 hingga 2026.

Data portal pengadaan publik merekam Kemendikbudristek membagikan lima paket pada 2024, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyumbang tiga paket untuk 2025-2026. Alokasi dana APBN ini dipakai membiayai penayangan materi promosi di kanal YouTube, TikTok, dan Instagram milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina.

Dokumen legalitas usaha memperlihatkan PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham entitas penerima kontrak tersebut, dengan Raffi Ahmad sebagai pemegang saham utama sekaligus komisaris. Transaksi jasa pemengaruh ini memicu kritikan keras karena dinilai bertolak belakang dengan agenda efisiensi anggaran Presiden.

Peneliti ICW Zararah Azhim Syah menyatakan pengadaan iklan ini memperlihatkan standar ganda pemerintah dalam mengelola penghematan uang negara. Kebijakan pemangkasan anggaran operasional di daerah dianggap berbanding terbalik dengan pemborosan belanja promosi di tingkat pusat.

“Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi,” kata Azhim dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (10/11/2026).

“Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar,” tambah dia.

Kebijakan belanja media sosial ini berlangsung bersamaan dengan pemotongan dana transfer ke daerah dan pemangkasan alokasi dana desa. Situasi ini dinilai memprihatinkan karena banyak pemerintah daerah sedang mengalami keterbatasan fiskal yang teramat parah.

Pembayaran satu unggahan Instagram Story akun Raffi dan Nagita bahkan menelan biaya hingga Rp575,7 juta. Angka tersebut tercatat melampaui sisa dana desa rata-rata per wilayah setelah dipotong kewajiban program pembiayaan koperasi.

Azhim menyoroti keberadaan biro hubungan masyarakat internal di kementerian yang seolah dikesampingkan demi menggaet pemengaruh luar. Pengadaan e-purchasing Kemendikbudristek juga diduga kuat langsung mengunci nama akun media sosial Raffi tanpa kompetisi terbuka.

Struktur penetapan harga dalam dokumen pengadaan KKP yang dihitung per detik juga menimbulkan pertanda tanya besar terkait tingkat kewajarannya. Nilai tiap paket pengadaan promosi di kementerian tersebut terlihat dibuat seragam pada angka Rp3,6 miliar.

Penggunaan dana APBN untuk menyewa kepopuleran figur publik berisiko bergeser menjadi sarana pencitraan pemegang kekuasaan. Daya tarik tokoh papan atas dinilai belum tentu sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer. Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan. Setelah video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa beredar, terdapat seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS,” papar Azhim.

“Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa popularitas figur publik tidak serta merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak,” lanjut dia.

ICW mendesak keterbukaan informasi publik atas seluruh dokumen kontrak, kerangka kerja, hingga bukti pembayaran dari delapan paket pengadaan tersebut. Lembaga pengawas internal dan BPKP diminta segera merancang agenda audit menyeluruh terhadap kejanggalan penetapan harga.

Mekanisme etalase e-katalog untuk pengadaan jasa pemengaruh perlu direvisi LKPP agar tidak kembali mengarah pada satu vendor penyedia. Langkah penertiban harus diambil demi memastikan pengadaan negara terbebas dari praktik persaingan tidak sehat.

“Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan,” tegas Azhim.

“Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” tandas dia.