Buntut Kasus Penyadapan Ilegal, Kapolri Rombak Jabatan dan Tarik Dua Jenderal dari KSP

Suara.com - Kapolri Jenderal, Suyudi Ario Seto, kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri.

Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

Dalam surat telegram tersebut, dua Pati Polri ditarik dari penugasan luar, yakni Komjen Pol Syahar Diantono dan Komjen Pol Yudi Gustawan yang sebelumnya ditugaskan ke Kantor Staf Presiden (KSP).

Syahar saat ini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, sementara Yudi kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.

Keduanya, sempat ditugaskan ke KSP, sejalan dengan pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala KSP.

Namun, setelah adanya kasus penyadapan ilegal yang dilakukan Listyo Sigit, mereka ditarik kembali dalam struktur internal Polri.

Sementara, dalam surat telegram tersebut, terdapat nama lainnya yang ikut dimutasi, di antaranya Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri yang sebelumnya dijabat Brigjen Moh Irhamni kini dimutasi sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Sementara jabatan Dirtipidter Bareskrim kini dijabat Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.

Dalam kasus penyadapan ilegal ini, Polri telah menetapkan 4 orang jenderal polisi menjadi tersangka.

Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Sementara agar kasus ini bisa berjalan dengan transparan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sedang mempersiapkan tim khusus, dipimpin langsung Kabareskrim Polri.

Tim Khusus ini nantinya akan bertugas mengusut kasus ilegal akses berupa penyadapan tokoh negara salah satunya Presiden Prabowo Subianto.

Keempat jenderal yang jadi tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang -Undang ITE, Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara.