Daftar Partai Dukung Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

Suara.com - DPR RI resmi membuka masa sidang baru dengan potensi pengguliran Hak Menyatakan Pendapat atas polemik ijazah Gibran atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik legislatif ini menguat pasca-keluarnya putusan pembatalan penyetaraan ijazah oleh Mahkamah Agung.

Agenda paripurna perdana usai reses sebulan ini menjadi momentum penentuan sikap fraksi-fraksi di Senayan. Dorongan konsolidasi politik kian meluas demi merespons asas kepatuhan hukum lembaga negara.

Novelty kasus ini terletak pada persimpangan hukum dan politik konstitusi yang belum pernah terjadi pada posisi wakil presiden aktif. DPR kini memegang kunci utama penentu keberlanjutan legitimasi kepemimpinan nasional.

"Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar," kata Sekretaris Jenderal PKS M Kholid, dikutip dari BBC, Selasa (10/11/2026).

Fraksi PKS secara terbuka telah membangun komunikasi lintas partai untuk memuluskan penggunaan hak konstitusional tersebut. Mereka menilai tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan tinggi wajib dieksekusi secara kelembagaan.

Sinyal persetujuan penggunaan hak legislatif ini juga disuarakan secara eksplisit oleh internal Partai Golkar. Usulan formal penanganan perkara ini dinilai sudah sepatutnya masuk dalam mekanisme resmi parlemen.

"Hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu," kata Doli.

Pimpinan DPR mengonfirmasi adanya gelombang aspirasi yang masuk dari pelbagai elemen masyarakat dan anggota dewan. Pembahasan yang sebelumnya berjalan informal kini siap dialihkan ke forum resmi peridangan.

"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya, Senin.

Dasar hukum manuver parlemen ini berakar pada amar putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penyetaraan ijazah SMA sang wapres. Putusan kasasi tersebut memutus keabsahan dokumen persyaratan administrasi yang digunakan saat Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga mencantumkan pertimbangan tidak ditemukannya bukti fisik ijazah tingkat menengah atas milik Gibran. Kombinasi dua putusan lembaga peradilan tertinggi ini menjadi landasan kuat pengguliran proses pemakzulan.

Para ahli tata negara memperingatkan bahwa pembiaran atas perkara ini akan mengganggu stabilitas pemerintahan hingga 2029. DPR dituntut mengambil tindakan nyata agar ketidakpastian hukum tidak terus berlarut.

Pihak PDI Perjuangan menanggapi bahwa pelanggaran syarat administrasi konstitusional merupakan masalah fundamental dalam bernegara. Pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal SMA adalah mandat undang-undang yang tidak bisa ditawar.

Konflik hukum ini mencapai puncaknya setelah MA mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan oleh pemohon dari unsur advokat. Amar putusan tersebut secara tegas membatalkan seluruh keputusan peradilan tingkat bawah.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA.