REGIONAL:
- DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-11 di Kompleks Parlemen, Jakarta, yang dipimpin oleh Puan Maharani pada 10 November 2026.
- Rapat dihadiri 414 anggota sehingga dinyatakan telah mencapai kuorum dan dibuka secara terbuka untuk umum.
- Agenda tunggal rapat adalah mendengarkan pidato pembukaan Ketua DPR RI setelah masa reses dan penutupan rapat.
Suara.com - DPR RI resmi menggelar Rapat Paripurna ke-11 masa sidang dua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026). Namun dalam paripurna kali ini hanya digelar secara cepat dan hanya memiliki satu agenda saja.
Ketua DPR RI Puan Maharani sendiri memimpin dan membuka paripurna tersebut.
Awalnya ia menyampaikan, jika rapat pembukaan ini dinyatakan telah mencapai kuorum untuk digelar. Lantaran berdasarkan absensi anggota yang hadir ada 414 orang.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota. Izin 11 orang sehingga total ada 414 orang anggota," kata Puan membuka rapat.
Puan pun menyatakan bahwa rapat kali ini terbuka umum.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke 11 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027. Selasa 10 November kami nyatakan terbuka untuk umum," katanya.
Dalam kesempatan ini Puan menyampaikan jika pimpinan DPR RI telah menerima surat dari presiden soal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas bersama Komisi III DPR RI terkait RUU Perampasan Aset.
Kemudian Puan menyampaikan jika Rapat Paripurna ini hanya memiliki agenda tunggal yakni mendengar pidato pembukaan dari Ketua DPR RI.
Setelah Puan menyampaikan pidato pembukaannya usai DPR RI menjalani masa reses, Rapat Paripurna pun kemudian ditutup dan berakhir.
Dalam Rapat Paripurna ini tidak ada penyampaian usulan interupsi dari para anggota DPR terkait permasalahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Begitu juga tidak ada suara anggota yang akan mengusulkan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
TERPOPULER