- Wacana HMP Senayan ancam posisi Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden.
- Gibran Rakabuming dikabarkan siap mundur jika DPR resmi ketuk palu.
- Pemakzulan kepala negara pernah menimpa Gus Dur hingga Yoon Suk Yeol.
Suara.com - Dinamika politik di Senayan mendadak memanas. Posisi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kini berada di ujung tanduk menyusul bergulirnya wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Manuver parlemen ini dipicu oleh polemik keabsahan syarat administrasi ijazah pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 lalu.
Bahkan, kabar santer beredar bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dikabarkan bersiap mengambil opsi mengundurkan diri apabila DPR secara resmi mengetuk palu untuk memulai proses pemakzulan (impeachment).
Seorang sumber di lingkaran pemerintahan mengungkapkan bahwa kelompok pendukung Gibran saat ini memilih bersikap wait and see memantau konstelasi fraksi-fraksi di parlemen.

"Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur," ujar sumber tersebut kepada Suara.com.
Keseriusan Senayan menggulirkan HMP bukan gertak sambal belaka. Pada pembukaan masa persidangan paripurna, lebih dari 25 legislator lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan usulan resmi.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, secara terbuka menunjukkan draf dokumen konstitusional tersebut di mana namanya tercatat sebagai pengusul pertama.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima draf usulan HMP tersebut dan memastikan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme tata tertib persidangan DPR.
Daftar Pemimpin Negara yang Pernah Dimakzulkan
Wacana pemakzulan kepala negara atau wakil kepala negara seperti ini bukanlah hal baru dalam panggung politik global, tak terkecuali di Indonesia.
Bila proses politik ini berujung pemakzulan atau pengunduran diri di bawah tekanan parlemen, dinamika yang dihadapi Gibran akan menambah panjang lembaran sejarah kepemimpinan yang digoyang instrument impeachment.
Berikut daftar pemimpin dunia yang pernah menghadapi proses pemakzulan parlemen:
1. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Indonesia

Gus Dur menjadi Presiden Indonesia pertama yang dimakzulkan dalam sejarah republik.
Dituduh terlibat skandal Buloggate dan Bruneigate kendati tidak pernah terbukti secara hukum, Gus Dur dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001.
Tokoh pluralis ini akhirnya memilih legawa undur diri demi mencegah pertumpahan darah dan benturan horizontal di tengah masyarakat.
2. Yoon Suk Yeol – Korea Selatan

Pada Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol memicu krisis tata negara hebat setelah mendeklarasikan darurat militer dan mencoba membubarkan parlemen.
Langkah inkonstitusional tersebut menuai gelombang unjuk rasa besar-besaran.
Majelis Nasional menyetujui pemakzulannya, yang kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Korsel pada April 2025 sebelum ia akhirnya ditahan pihak berwenang.
3. Park Geun-hye – Korea Selatan
Sebelum Yoon, presiden perempuan pertama Korsel ini dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Desember 2016.
Langkah itu dipicu skandal korupsi dan pembocoran rahasia negara yang melibatkan sahabat dekatnya, Choi Soon-sil.
Mahkamah Konstitusi Korsel menguatkan pemakzulan tersebut pada Maret 2017 dan Park Geun-hye dijatuhi hukuman penjara.
4. Donald Trump – Amerika Serikat
![Pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Sidang Umum PBB ke-81 kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataannya mengenai persenjataan, minyak, narkoba, lapangan kerja hingga investasi dinilai tidak sesuai dengan data. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/09/23/69852-donald-trump.jpg)
Trump menorehkan sejarah sebagai satu-satunya presiden AS yang dimakzulkan oleh House of Representatives (DPR AS) sebanyak dua kali.
Pemakzulan pertama terjadi pada 2019 terkait tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal percakapan telepon dengan Presiden Ukraina.
Pemakzulan kedua terjadi pada 2021 atas tuduhan menghasut kerusuhan di Gedung Capitol.
Kendati demikian, Senat AS membebaskannya dari kedua dakwaan tersebut.
5. Bill Clinton – Amerika Serikat

Presiden AS ke-42 ini menghadapi siding pemakzulan pada 1998 atas tuduhan memberikan sumpah palsu (perjury) dan merintangi keadilan menyusul terkuaknya skandal perselingkuhan dengan Monica Lewinsky.
Clinton berhasil lolos dan menuntaskan masa jabatannya setelah Senat tidak mencapai kuorum dua pertiga suara untuk memecatnya.
6. Andrew Johnson – Amerika Serikat
Presiden ke-17 AS ini dimakzulkan oleh DPR pada 1868 akibat perseteruan politik pasca-Perang Saudara dan tuduhan melanggar Tenure of Office Act.
Senat akhirnya membebaskannya dengan selisih tipis hanya satu suara.
7. Alberto Fujimori – Peru

Berkuasa sejak 1990, kekuasaan Fujimori runtuh pada November 2000 setelah beredarnya video skandal suap yang melibatkan kepala intelijennya, Vladimiro Montesinos.
Fujimori sempat melarikan diri ke Jepang dan mengirim surat pengunduran diri via faks, namun Kongres Peru menolaknya dan secara resmi memakzulkannya atas alasan ketidakmampuan moral permanen.
Ia akhirnya diekstradisi dan dipenjara atas kasus korupsi serta pelanggaran HAM.
8. Dilma Rousseff – Brasil
Presiden perempuan pertama Brasil ini dilengserkan oleh Senat pada Agustus 2016 atas tuduhan memanipulasi laporan keuangan APBN untuk menutupi defisit anggaran di tengah skandal korupsi raksasa Petrobras.
Rousseff membantah dakwaan tersebut dan menyebut proses pemakzulannya sebagai bentuk kudeta parlementer.
9. Carlos Andrés Pérez – Venezuela
Presiden Venezuela yang sempat membawa negaranya ke era kemakmuran minyak ini dimakzulkan oleh kongres pada 1993.
Ia didakwa menggelapkan anggaran publik ke rekening pribadinya di New York, AS, dan berujung pada penahanan rumah selama dua tahun sebelum akhirnya mengasingkan diri hingga wafat.
10. Fernando Lugo – Paraguay

Mantan uskup yang terpilih sebagai Presiden Paraguay ini dimakzulkan secara kilat oleh Kongres pada 22 Juni 2012.
Lugo dinilai lalai dalam menjalankan tugas kepresidenan menyusul insiden bentrokan sengketa tanah berdarah antara apparat kepolisian dan petani tanpa tanah yang menewaskan 17 orang.