Prabowo Kasih Saran saat Gibran Bilang Mau Mundur Sebagai Wakil Presiden

Suara.com - Gibran Rakabuming Raka berniat melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal ijazah SMA-nya. Niatan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup berdurasi 2,5 jam pada Selasa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak menolak niatan pengunduran diri tersebut. Dalam diskusi panjang tersebut, Presiden justru memberikan berbagai saran konstruktif kepada Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka meminta waktu khusus untuk membuktikan keabsahan seluruh dokumen miliknya melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari tadi antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."

Bagaimana aturan pengunduran diri menurut konstitusi?

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pengunduran diri wakil presiden murni merupakan keputusan individu pemegang mandat. Parlemen tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak keputusan personal tersebut.

Negara harus segera mengisi kekosongan jabatan demi menjaga stabilitas jalannya pemerintahan nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang peran kunci dalam proses penetapan pejabat pengganti yang definitif.

Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk menyetorkan dua nama kandidat wakil presiden kepada pimpinan MPR. Calon pengganti wajib berasal dari parpol atau koalisi pengusung pasangan terpilih pada pemilu lalu.

Sidang paripurna MPR harus segera diselenggarakan paling lambat dalam batas waktu enam hari sejak kekosongan terjadi. Anggota dewan melakukan pemungutan suara untuk menentukan satu figur terpilih.

Sosok yang menang dalam pemungutan suara langsung dilantik untuk mendampingi kepala negara hingga sisa masa jabatan berakhir. Seluruh rangkaian proses ini menjamin kelangsungan roda pemerintahan tanpa hambatan politik yang berkepanjangan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan terkait adanya puluhan anggota parlemen yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan tersebut mencuat menyusul polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Puan membenarkan bahwa laporan pengajuan HMP dari lebih dari 25 anggota DPR tersebut sudah masuk ke meja pimpinan.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).

Kendati begitu, Puan menegaskan bahwa pihaknya belum bisa langsung memproses usulan tersebut hari ini.

Pimpinan DPR baru akan menindaklanjuti dan mengkaji laporan tersebut setelah rangkaian pembukaan masa sidang selesai digelar.

"Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa segala bentuk langkah maupun hak konstitusional yang diajukan oleh anggota dewan tetap harus berpedoman pada aturan hukum dan tata tertib yang berlaku di parlemen.

"Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," pungkasnya.