Beban Negara Usai Gibran Mundur: Uang Pensiun Rp20 Juta per Bulan hingga Biaya Listrik

Suara.com - Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya berpotensi mengubah status sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang selama ini diterimanya.

Namun, jika pengunduran diri tersebut ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, Gibran ternyata tidak serta-merta kehilangan seluruh fasilitas dari negara.

Justru, ada sejumlah hak yang tetap bisa dinikmati Gibran meskipun sudah tidak lagi menduduki kursi RI-2.

Mulai dari uang pensiun bulanan, rumah kediaman, kendaraan bermotor, hingga jaminan biaya kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, bahkan membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi Suara.com.

"Betul (Gibran mundur)," ujar Budi Arie.

Kendati demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai mekanisme pengunduran diri maupun kepastian status pemberhentian Gibran.

Sementara itu, pihak Istana Wakil Presiden masih diupayakan untuk memberikan keterangan resmi.

Sebelumnya, Gibran mengaku telah menyampaikan keinginannya untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.

Salah satu pembahasannya berkaitan dengan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.

Lantas, jika benar-benar mundur, berapa uang dan fasilitas yang berpotensi diterima Gibran sebagai mantan Wakil Presiden?

Pensiun Gibran Bisa Mencapai Rp20,16 Juta per Bulan

Landasan hukum mengenai hak keuangan dan fasilitas mantan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.