Gibran Dikabarkan Mundur, Bagaimana Nasib HMP di DPR?

Suara.com - Nasib usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI berpotensi berubah jika kabar pengunduran dirinya benar-benar terealisasi.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyebut HMP yang telah diajukan 120 anggota DPR tidak lagi relevan apabila Gibran resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Menurutnya, pengunduran diri Gibran akan membuat objek yang menjadi dasar pengajuan HMP tersebut hilang sehingga prosesnya tidak perlu dilanjutkan.

"Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek," kata Khozin dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026), mengutip dari ANTARA.

Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi.

Ia merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

"Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari," ujarnya.

Khozin juga menjelaskan, Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Ketentuan tersebut merujuk Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

HMP Tetap Berjalan di DPR

Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, Khozin memastikan proses pengajuan HMP masih berjalan di DPR hingga Kamis (12/11/2026).

Bahkan, sidang paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis siang secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP tersebut.

"Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR," kata Khozin.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.

Khozin mengatakan pihaknya menghormati apabila Gibran memang telah mengambil keputusan tersebut. Ia berharap langkah itu sekaligus mengakhiri polemik mengenai ijazah yang selama ini menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

"Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini," ujarnya.

Di sisi lain, polemik yang melibatkan Gibran juga disebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Khozin mengatakan Komisi II DPR yang saat ini tengah membahas revisi UU Pemilu dapat memasukkan sejumlah catatan dari polemik tersebut sebagai bahan penyempurnaan regulasi.

"Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait usulan pemakzulan Gibran pada Rabu (11/11/2026) sore.

Namun, pada Rabu malam, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.