WNI Tawanan Perang Ukraina akan Dipulangkan ke Indonesia

Suara.com - Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemeriksaan kontrak hukum sebelum memulangkan warga negara Indonesia atau WNI yang bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Langkah teliti ini bertujuan mencegah pelanggaran aturan lokal yang dapat menghambat kepulangan mereka ke tanah air.

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah menegaskan bahwa status bebas kontrak menjadi syarat mutlak pemulangan. Otoritas Indonesia kini menelusuri seluruh dokumen yang pernah ditandatangani para WNI tersebut selama berada di Rusia.

"Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang sudah mereka tandatangani agar sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat sebelum dapat memulangkan mereka," kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah di Jakarta, Rabu.

Kementerian Luar Negeri turut menggandeng berbagai instansi berwenang di dalam maupun luar negeri untuk mempercepat verifikasi tersebut. Koordinasi lintas lembaga ini memastikan proses administrasi berjalan mulus tanpa menyisakan beban ikatan kerja di Rusia.

Perwakilan diplomatik Indonesia di Moskow dan Kiev juga mendapat instruksi khusus untuk mengawal hak-hak para warga negara tersebut. Kedua kedutaan besar ini fokus menjamin aspek pelindungan maksimal selama tahap pemulangan berlangsung.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan pemerintah menangani kasus keterlibatan warga Indonesia di militer Rusia dengan sangat serius. Komunikasi intensif terus terjalin dengan sejumlah otoritas terkait demi menjamin keselamatan jiwa para WNI di wilayah konflik.

"Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku," kata Yvonne.

Pemerintah juga mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat lebih waspada terhadap lowongan kerja luar negeri yang mencurigakan. Warga diminta memeriksa legalitas setiap tawaran pekerjaan, terutama jika lokasi penempatannya berada di negara berstatus konflik bersenjata.

Yvonne mengingatkan publik supaya tidak mudah tergiur oleh iming-iming gaji atau imbalan besar yang terasa tidak masuk akal. Masyarakat juga wajib menolak penandatanganan dokumen kontrak kerja apabila isi perjanjiannya belum dipahami secara menyeluruh.