REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Mahkamah Agung menyatakan dokumen pendidikan Gibran tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai untuk memenuhi syarat pencalonan.
- Lebih dari 100 anggota DPR mendukung inisiatif politik yang berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan wakil presiden.
Suara.com - Kabar soal pengunduran diri wapres Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan media internasional.
Media ternama Inggris BBC dalam laporan berjudul Indonesia's vice president resigns amid signs ruling alliance is fraying menyebut kondisi ini akan memperlebar keretakan hubungan politik antara Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut BBC yang bersumber dari pernyataan ketua Projo, Budi Arie, surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo.
"Kondisi ini mengguncang peta politik nasional. Pasalnya, Gibran merupakan bagian penting dari kesepakatan politik yang mengantarkan Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024," ulas BBC.
Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Pangkal Polemik
Kabar pengunduran diri Gibran muncul setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai.
Persoalan tersebut berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran yang pernah menempuh sekolah di Singapura dan Australia. Untuk memenuhi persyaratan pencalonan, ia menggunakan surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri sebagai bukti kualifikasi akademiknya.
Undang-undang Indonesia mensyaratkan calon wakil presiden telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat.
![Prabowo dan Gibran di Halim [HO Setwapres]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/11/75001-prabowo-dan-gibran-di-halim.jpg)
Namun, MA menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi SMA.
Dalam putusannya, MA menyebut, "Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi sekolah menengah atas atau sederajat."
Putusan tersebut turut mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya juga menyinggung persoalan serupa pada Oktober.
Gibran sebelumnya berpendapat bahwa pendidikan di tingkat universitas sudah cukup menjadi bukti bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan menengah atas.
Pada Selasa, Gibran meminta kesempatan untuk menggugat putusan tersebut sekaligus membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Lebih dari 100 Anggota DPR Dukung Inisiatif Pemakzulan
Kontroversi mengenai dokumen pendidikan Gibran turut merembet ke parlemen.
TERPOPULER