Media Asing Soroti Kabar Gibran Mundur sebagai Wapres: Hubungan Prabowo-Jokowi Pupus

Suara.com - Kabar soal pengunduran diri wapres Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan media internasional.

Media ternama Inggris BBC dalam laporan berjudul Indonesia's vice president resigns amid signs ruling alliance is fraying menyebut kondisi ini akan memperlebar keretakan hubungan politik antara Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut BBC yang bersumber dari pernyataan ketua Projo, Budi Arie, surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo.

"Kondisi ini mengguncang peta politik nasional. Pasalnya, Gibran merupakan bagian penting dari kesepakatan politik yang mengantarkan Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024," ulas BBC.

Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Pangkal Polemik

Kabar pengunduran diri Gibran muncul setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai.

Persoalan tersebut berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran yang pernah menempuh sekolah di Singapura dan Australia. Untuk memenuhi persyaratan pencalonan, ia menggunakan surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri sebagai bukti kualifikasi akademiknya.

Undang-undang Indonesia mensyaratkan calon wakil presiden telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, MA menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi SMA.

Dalam putusannya, MA menyebut, "Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi sekolah menengah atas atau sederajat."

Putusan tersebut turut mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya juga menyinggung persoalan serupa pada Oktober.

Gibran sebelumnya berpendapat bahwa pendidikan di tingkat universitas sudah cukup menjadi bukti bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Pada Selasa, Gibran meminta kesempatan untuk menggugat putusan tersebut sekaligus membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Lebih dari 100 Anggota DPR Dukung Inisiatif Pemakzulan

Kontroversi mengenai dokumen pendidikan Gibran turut merembet ke parlemen.

Lebih dari 100 anggota DPR dilaporkan mendukung sebuah inisiatif politik yang berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan terhadap wakil presiden tersebut.

Situasi ini menempatkan Gibran dalam tekanan politik yang semakin besar.

Persoalan administrasi pendidikan yang sebelumnya menjadi perdebatan publik kini berkembang menjadi isu serius yang menyentuh keberlanjutan jabatan wakil presiden.

Meski demikian, dukungan anggota parlemen terhadap inisiatif tersebut tidak serta-merta berarti proses pemakzulan telah dimulai atau Gibran otomatis kehilangan jabatannya.

Hubungan Prabowo dan Jokowi Disebut Mulai Merenggang

Di luar persoalan pendidikan, kabar pengunduran diri Gibran juga muncul ketika hubungan politik Prabowo dan Jokowi disebut mengalami ketegangan.

Gibran menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024 melalui kesepakatan politik yang melibatkan Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai presiden.

Keduanya sebelumnya merupakan rival politik sebelum akhirnya membentuk koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden.

Saat berpasangan dengan Prabowo, Gibran masih berusia 36 tahun.

Ia baru dapat mengikuti kontestasi setelah MK mengeluarkan putusan kontroversial yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden.

Namun, setelah Prabowo menjabat sebagai presiden, sejumlah kebijakan pemerintahannya dinilai tidak sepenuhnya melanjutkan prioritas pemerintahan Jokowi.

Salah satu yang paling terlihat adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Prabowo disebut tidak menunjukkan dorongan sebesar pemerintahan sebelumnya dalam melanjutkan proyek warisan Jokowi tersebut.

Sebaliknya, pemerintah lebih banyak mengarahkan sumber daya negara untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo.

Sejumlah Loyalis Jokowi Tergeser dari Lingkar Kekuasaan

Tanda-tanda perubahan konfigurasi politik juga terlihat melalui sejumlah perombakan pejabat pemerintahan selama setahun terakhir.

Prabowo melakukan beberapa reshuffle kabinet yang turut memindahkan sejumlah figur yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi ke posisi berbeda.

BBC juga menyoroti pemberitaan mengenai penangkapan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo atas dugaan penyadapan terhadap presiden.

Listyo disebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo.

Sehari setelah penangkapan tersebut, Prabowo dikabarkan memberhentikannya.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena Listyo dikenal sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan panjang dengan Jokowi.

Sementara itu, tiga anggota kabinet Prabowo pada Senin dilaporkan mengundurkan diri dari PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

Ketiganya menyatakan ingin lebih berkonsentrasi menjalankan tugas di pemerintahan.

Pemerintahan Prabowo Dihadapkan pada Berbagai Tekanan

Perkembangan politik tersebut berlangsung ketika pemerintahan Prabowo juga menghadapi sejumlah persoalan domestik.

Program Makan Bergizi Gratis dilaporkan mengalami tantangan pembiayaan.

Indonesia juga baru menghadapi kebakaran hutan terburuk dalam satu dekade di sejumlah wilayah, sementara pasar saham nasional mengalami tekanan di tengah dugaan manipulasi pasar secara luas.

Pada Selasa, mahasiswa di berbagai daerah menggelar demonstrasi untuk memprotes penanganan pemerintah terhadap sejumlah persoalan. Isu yang disuarakan mencakup krisis lingkungan hingga korupsi.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo sedang menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun lingkungan.

Menurut BBC, kabar pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan yang berpotensi memperbesar ketegangan dalam koalisi politik yang selama ini menopang pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, kepastian mengenai nasib jabatan Gibran masih bergantung pada perkembangan resmi terkait surat pengunduran dirinya.