Konferensi Republik Desak Koreksi Total Sistem Politik, Soroti Gibran hingga Penyadapan

Suara.com - Organisasi masyarakat sipil Konferensi Republik mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait perkembangan situasi politik nasional yang dinilai mengalami pembusukan akut.

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026), lembaga yang dipimpin Sudirman Said selaku Ketua Umum, Jaleswari Pramodhawardani sebagai Wakil Ketua Umum, dan Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal tersebut menyerukan agenda normalisasi kehidupan bernegara melalui koreksi total terhadap seluruh tatanan kelembagaan dan sistem kekuasaan.

Sikap tegas ini didasarkan pada eskalasi politik beruntun dalam sepuluh hari terakhir.

Sorotan utama tertuju pada mantan Kapolri yang baru sebulan menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yakni Listyo Sigit Prabowo dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Operasi spionase internal tersebut diduga menyasar pimpinan partai politik, jurnalis, aktivis, hingga pelaku usaha.

Di saat yang sama, lebih dari 20.000 prajurit TNI dikerahkan ke Jakarta dengan dalih serta penjelasan resmi yang terus berubah-ubah di hadapan publik.

Krisis di lingkar Istana kian meruncing seiring konfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri pada 10 November 2026.

Langkah ini mencuat usai Mahkamah Agung menyatakan surat penyetaraan ijazah yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri terbukti tidak sah dan batal demi hukum, meski hingga saat ini status kepemimpinan nasional tersebut dinilai masih menggantung tanpa kejelasan hukum yang tuntas.

Di tengah friksi elite politik yang meruncing, Konferensi Republik menyoroti meningkatnya aksi kekerasan aparat keamanan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Pada 7 November, massa aksi Women's March yang telah melayangkan pemberitahuan resmi dihadang aparat kepolisian di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Peristiwa serupa terjadi di Samarinda pada 4 November saat mahasiswa dan warga yang menuntut penanganan krisis listrik serta kebakaran hutan dibubarkan paksa menggunakan semprotan water cannon.

Kekerasan struktural kembali terulang dalam momentum aksi Hari Pahlawan di Yogyakarta yang berujung pada penangkapan massal.

Pihak kepolisian menyatakan 94 orang diamankan, sementara catatan LBH Yogyakarta mendapati 13 orang belum diketahui keberadaannya pascainsiden, disertai temuan korban luka-luka dan dugaan tindakan penyiksaan selama proses penahanan berlangsung.

Konferensi Republik menegaskan bahwa tindakan segelintir massa tidak dapat dijadikan pembenaran legal bagi aparat untuk melakukan penangkapan serampangan maupun kekerasan fisik.

Konferensi Republik menilai rentetan peristiwa tersebut berakar dari sistem politik yang rusak sejak awal.

Jabatan wakil presiden dinilai lahir dari kompromi politik dan penyalahgunaan wewenang melalui Putusan MK 90/2023 yang cacat etik, institusi kepolisian minim kontrol sipil hingga berbalik menyadap kepala negara, tentara ditarik ke ranah sipil tanpa keputusan politik negara yang transparan, serta fungsi pengawasan parlemen lumpuh akibat koalisi mayoritas yang menguasai lebih dari 80 persen kursi DPR.

Menyikapi krisis legitimasi ini, Konferensi Republik menolak solusi kompromistis elite seperti bagi-bagi jabatan maupun kesepakatan tertutup antarpartai.

Organisasi ini menggariskan lima poin seruan kepada seluruh elemen bangsa:

1. Menolak jalan pintas dagang sapi politik dan mendesak penuntasan persoalan wakil presiden diselesaikan secara terbuka melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 UUD 1945 di bawah pengawasan rakyat secara langsung.

2. Menuntut pengusutan kasus penyadapan ilegal diproses tuntas hingga membongkar aktor perencana maupun pihak yang diuntungkan, sekaligus menolak pemanfaatan tuduhan tertentu sebagai alat pembungkaman. Konferensi Republik secara lugas menyatakan, tolak penggunaan label "makar" sebagai dalih mempersempit ruang sipil.

3. Mendesak perlindungan penuh terhadap warga dan aktivis yang bersuara, pendampingan demonstran yang ditahan, pencarian korban hilang, serta meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia segera membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut kekerasan aparat di Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, dan wilayah lainnya.

4. Menolak militerisasi ruang publik dan keterlibatan militer dalam pertikaian antar-faksi elite, dengan penegasan bahwa supremasi sipil adalah fondasi mutlak bagi keberlangsungan negara republik.

5. Mengajak kampus, serikat buruh, masyarakat adat, pers, komunitas warga di tingkat desa dan kampung, pelaku usaha, hingga aparatur birokrasi yang memegang integritas untuk berhimpun membangun kekuatan koreksi dari bawah guna merumuskan tata kelola negara yang bebas intervensi dan berpihak kepada rakyat.