New York Times Pajang Foto Pabowo: Udara Buruk, Ekonomi Buruk, Suasana Pun Buruk

Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi hantaman kritik tajam dari media internasional terkemuka asal Amerika Serikat, The New York Times. Sorotan tersebut menyoroti kegagalan menyeluruh dalam mengendalikan krisis ekonomi domestik serta bencana kebakaran hutan yang melanda Kalimantan dan Sumatra.

Media tersebut bahkan merilis laporan utama dengan judul menohok "The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad" atau "Udara Buruk, Ekonomi Buruk, Suasana Pun Buruk" pada 10 November 2026 lalu. Foto utama Presiden Prabowo turut dipajang secara mencolok dalam pemberitaan yang menggambarkan kemunduran kepemimpinan nasional tersebut.

Gelombang kekecewaan publik pun mulai mencuat ke permukaan akibat lambannya penanganan negara terhadap bencana ekologis yang merenggut kualitas hidup masyarakat. Situasi ini memicu pergeseran sentimen publik yang signifikan terhadap stabilitas kekuasaan yang sedang berjalan di tanah air.

"Di Indonesia, dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto merosot tajam seiring dengan kegagalan pemerintahannya dalam mengendalikan kebakaran hutan yang terus berkobar, yang pada gilirannya semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat," tulis The New York Times dalam sub judul.

Persoalan asap beracun ini dinilai tidak mendapat respons serius dari pemangku kebijakan tertinggi di Jakarta. Penolakan terhadap status darurat nasional memperlihatkan abainya pemerintah terhadap keselamatan jutaan jiwa warga sipil.

"Presiden Prabowo Subianto setelah menyampaikan pidato kenegaraan pada bulan Agustus di Jakarta, Indonesia. Pemerintahannya telah menolak permohonan untuk menetapkan kebakaran hutan sebagai bencana nasional."

Dampak buruk bencana lingkungan ini dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput yang merasa tertipu oleh janji-janji kampanye masa lalu. Kekecewaan mendalam menghinggapi warga yang harus berjuang menyelamatkan kesehatan anak-anak mereka setiap hari.

"Setelah lebih dari empat bulan hidup di bawah selubung kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia—dan harus terus menahan anak-anak laki-lakinya yang masih kecil di dalam rumah—Kurniawan menyesali keputusannya memilih Presiden Prabowo Subianto," tulis NYT.

Penderitaan serupa turut dialami oleh warga di pulau seberang yang merasakan langsung kerusakan fungsi pernapasan akibat polusi udara ekstrem. Ruang gerak masyarakat lumpuh total akibat kepungan polutan berbahaya di ruang publik.

"Jauh di sebelah barat, di pulau Sumatra, Rama merasakan penyesalan yang sama. Ia mengalami nyeri dada dan kesulitan bernapas akibat buruknya kualitas udara."

Faktor cuaca ekstrem memperparah situasi darurat yang dipicu oleh pembukaan lahan ilegal melalui metode pembakaran di berbagai titik strategis. Lemahnya penegakan hukum membuat bencana tahunan ini berulang tanpa solusi konkret dari negara.

Menurut NYT, Pemerintahan Presiden Prabowo kesulitan mengendalikan kebakaran hutan — yang diperparah oleh fenomena El Niño serta aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar—yang tercatat sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Indonesia.

Kebijakan tertutup pemerintah pusat menghambat datangnya uluran tangan internasional yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memadamkan titik api. Sikap ego sektoral ini justru memperpanjang penderitaan warga di wilayah terdampak.

"Pemerintahannya pun menolak untuk menetapkan kejadian ini sebagai bencana nasional, sebuah status yang sebenarnya dapat mempermudah masuknya bantuan asing."

Asap pekat lintas batas kini telah mencemari negara tetangga dan berpotensi memicu sengketa diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Tekanan global semakin meningkat agar Indonesia segera mengambil tindakan nyata.

"Kabut asap telah menyebar hingga ratusan mil melintasi batas negara ke Malaysia, Singapura, dan Filipina, memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis kesehatan regional."

Beban finansial rakyat kecil semakin tercekik akibat mahalnya biaya pengobatan serta kebutuhan dasar di tengah hantaman krisis ekonomi berkepanjangan. Hak atas udara bersih kini berubah wujud menjadi komoditas mahal yang mustahil dijangkau oleh kaum miskin.

"Bagi jutaan penduduk Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatra, kondisi ini semakin memperberat beban biaya hidup karena udara bersih kini menjadi sebuah kemewahan," begitu tulis NYT.