REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI di Senayan pada Kamis, 12 November 2026.
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pimpinan MPR langsung menggelar rapat untuk membahas langkah konstitusional selanjutnya.
- MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru sesuai ketentuan konstitusi.
Suara.com - Gibran Rakabuming Raka langsung mendatangi Istana Wakil Presiden usai menyerahkan surat pengunduran dirinya dari RI-2 kepada pimpinan MPR RI.
Gibran tiba di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 12.27 WIB. Dia langsung disambut oleh para relawan yang berbaris menunggunya.
Gibran tampak turun dari mobilnya, kemudian berjalan untuk menyapa relawan. Lebih lanjut, para relawan terpantau berebut untuk bersalaman dengan Gibran.
Tak hanya relawan, para wartawan yang sudah berada di lokasi sejak pagi juga saling dorong dengan Paspampres lantaran kesulitan mengambil gambar.
Surat Diterima MPR
Sebelumnya, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengumumkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan tertutup antara pimpinan MPR RI dan Wapres Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.
Muzani menjelaskan, bahwa kedatangan Gibran adalah untuk menyampaikan langsung surat pengunduran diri tersebut kepada pimpinan MPR, yang menurut Gibran juga telah diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan guna membahas langkah-langkah konstitusional selanjutnya.
"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," kata dia.
"Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," Muzani menambahkan.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri diajukan untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
Lebih lanjut, Muzani memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh tahapan ketatanegaraan ini dapat berjalan lancar serta menjadi preseden yang baik bagi demokrasi bangsa.
TERPOPULER