- Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan segera menindaklanjuti dan memproses surat pengunduran diri Gibran tersebut.
- Sebelumnya, Gibran dikenal aktif dan sering memberikan respons jenaka kepada warganet melalui platform media sosial X.
Tak jarang, Gibran juga menggunakan foto atau gambar editan untuk menanggapi komentar pengguna Twitter.
Salah satu yang pernah menjadi sorotan adalah gambar editan yang menampilkan wajah sang adik, Kaesang Pangarep, dalam situasi yang tidak biasa.
Dulu Sering Berbalas Cuitan dengan Kaesang
Selain membalas komentar masyarakat, Gibran juga beberapa kali terlibat percakapan ringan dengan Kaesang Pangarep di media sosial.
Interaksi kakak beradik tersebut kerap mengundang respons karena keduanya tidak jarang saling melontarkan candaan.
Ketika masih menjadi Wali Kota Solo, akun Twitter Gibran juga digunakan untuk menanggapi keluhan masyarakat.
Ia sesekali memberikan jawaban singkat terhadap persoalan warga, tetapi tidak jarang pula merespons pertanyaan nyeleneh dengan humor.
Kebiasaan tersebut membuat akun Gibran memiliki karakter tersendiri di mata pengikutnya.
Interaksi langsung dengan warganet menjadi salah satu hal yang membedakan aktivitas media sosialnya ketika masih menjabat sebagai kepala daerah.
Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Di luar aktivitas media sosial, Gibran pada Kamis (12/11/2026) telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Penyerahan tersebut dilakukan setelah ia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat tersebut telah diterima dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
"Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," kata Muzani.
MPR selanjutnya akan membahas langkah ketatanegaraan yang harus ditempuh untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.