REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
- Keputusan pengunduran diri tersebut diambil Gibran akibat adanya perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan persoalan hukum terkait pemenuhan syarat konstitusional Indonesia.
- Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima serta menghormati surat pemberhentian Gibran demi mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia yang lebih luas.
Suara.com - Ada perubahan penampilan yang langsung menarik perhatian ketika Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026).
Pin RI-2 yang selama ini melekat di bagian dada kiri jasnya kini tak lagi terlihat.
Pin bergambar Garuda Pancasila dengan sentuhan warna merah putih tersebut sebelumnya menjadi salah satu atribut yang identik dengan penampilan Wakil Presiden.
Saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta dan menyerahkan surat pengunduran diri, putra Jokowi itu hanya kenakan jas hitam polos tanpa ada pin RI-2.
Penampilan yang sama juga ditunjukkan Gibran saat mendatangi Gedung MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Gibran tampil dengan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah tanpa pin RI-2 di bagian dada kirinya.
Aturan Penggunaan Pin dan Lambang Negara
Penggunaan atribut kenegaraan, termasuk lambang Garuda Pancasila, bukan sekadar persoalan penampilan. Ada ketentuan hukum yang mengatur bagaimana simbol negara dapat digunakan oleh pejabat maupun masyarakat.
Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Dalam Pasal 52 huruf e, undang-undang tersebut menyebut Lambang Negara dapat digunakan sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah, maupun warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri.
Ketentuan ini memberikan dasar hukum penggunaan Garuda Pancasila sebagai atribut resmi dalam konteks kenegaraan.
Meski demikian, perlu dibedakan antara penggunaan Lambang Negara sebagai atribut pejabat dengan pin pengenal khusus untuk kepentingan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.
Kementerian Sekretariat Negara juga memiliki aturan tersendiri melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.
Peraturan tersebut mengatur pin sebagai tanda pengenal untuk kepentingan pengamanan ketika bertugas.
Dengan demikian, aturan pin pengamanan tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan pin RI-2 yang terlihat dikenakan Gibran dalam kegiatan kenegaraan.
TERPOPULER