Gibran Mundur: Bagaimana Satu Kursi Wapres Bisa Mengubah Peta Kekuasaan Prabowo?

Suara.com - Satu kursi Wakil Presiden bisa mengubah peta kekuasaan di pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Presiden bukan hanya harus mencari pengganti, tetapi juga menentukan arah baru keseimbangan politik di lingkaran pemerintahannya.

Gibran menyampaikan pengunduran dirinya kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut diduga berkaitan dengan tekanan politik setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran tidak sah.

Namun, mundurnya Gibran bukan perkara sederhana. Pengisian kursi 'orang nomor dua' tersebut berpotensi menjadi momentum negosiasi ulang di antara partai-partai politik pendukung pemerintah.

Sejumlah nama mulai masuk dalam perbincangan. Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut memiliki peluang.

Ketiganya menawarkan keuntungan politik yang berbeda.

Puan berpotensi membuka jalan rekonsiliasi dengan PDIP. Dasco bisa memperkuat konsolidasi internal Gerindra. Sementara AHY berpeluang menjaga keseimbangan kekuatan partai-partai pendukung pemerintah.

Di luar ketiga nama tersebut, masih ada kemungkinan Prabowo memilih figur profesional atau orang dari lingkaran terdekatnya.

Lantas, siapa yang paling menguntungkan bagi Prabowo? Apakah ia membutuhkan tambahan kekuatan politik dari PDIP, memilih orang kepercayaannya sendiri, atau justru mengakomodasi partai lain demi menjaga soliditas koalisi?

Mengapa Prabowo Tidak Bisa Langsung Menunjuk Pengganti?

Gibran merupakan pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Namun, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, penggantinya tidak otomatis ditentukan oleh Presiden.

Mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan, kewenangan mengusulkan dua nama tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Dengan demikian, Prabowo memiliki ruang untuk menentukan kandidat yang akan diajukan. Namun, keputusan akhirnya tetap berada di tangan MPR.

Di sinilah persoalan politik menjadi menarik.

Dua nama yang diajukan Presiden bukan sekadar pilihan untuk mengisi kekosongan jabatan, melainkan juga dapat menjadi instrumen kompromi dengan kekuatan partai politik di parlemen.

Sebab, setiap kandidat membawa kepentingan, basis dukungan, dan konsekuensi politik masing-masing.

Pengisian kursi Wapres pun berpotensi menjadi pintu masuk bagi negosiasi ulang pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wapres?

Sebelum menghitung peluang para kandidat, ada tahapan konstitusional yang perlu dilalui.

Pakar hukum tata negara sekaligus Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, proses penggantian Wapres diawali dengan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada MPR.

Setelah menerima surat tersebut, MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan sekaligus meminta dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya.

Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan setelah menerima pengajuan dua calon dari Presiden.

Tiga Nama, Tiga Kepentingan Politik

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menyebut sejumlah nama yang masuk dalam kalkulasi politik pengganti Gibran. Selain AHY, Puan, dan Dasco, terdapat Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia.

Namun, tiga nama pertama paling santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Puan merupakan representasi PDIP, Dasco berasal dari Gerindra, sedangkan AHY memimpin Partai Demokrat.

Pilihan terhadap salah satu dari mereka bukan hanya menentukan siapa yang akan mendampingi Prabowo, tetapi juga berpotensi mengubah konfigurasi kekuasaan di pemerintahan.

Puan Maharani: Membuka Jalan Rekonsiliasi dengan PDIP

Nama Puan Maharani menarik karena menawarkan keuntungan politik yang lebih luas daripada sekadar mengisi kursi Wapres.

Selain menjabat Ketua DPR RI, politikus PDIP tersebut merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jika Prabowo memilih Puan, langkah itu bisa menjadi pintu masuk bagi rekonsiliasi politik yang lebih besar dengan PDIP.

Partai berlambang banteng tersebut selama ini berada di luar pemerintahan, sehingga masuknya Puan ke jajaran eksekutif berpotensi mengubah peta dukungan politik di parlemen.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pilihan tersebut memiliki dua keuntungan sekaligus.

"Rekonsiliasi dan memperkuat dukungan politik. Karena apapun, PDIP partai oposisi saat ini," ujarnya Adi kepada Suara.com saat dimintai pendapat.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago. Menurutnya, masuknya Puan ke lingkaran eksekutif bisa memberikan tambahan kekuatan politik bagi pemerintahan Prabowo.

"Kalau memilih Mbak Puan tentu juga akan menguntungkan karena PDIP akan menjadi amunisi baru penguat pemerintahan Prabowo kan," tuturnya kepada Suara.com secara terpisah.

Keuntungan tersebut juga berkaitan dengan posisi Prabowo menuju Pilpres 2029. Analis komunikasi politik Hendri Satrio melihat Puan bukan figur yang saat ini berpotensi menjadi pesaing kuat Prabowo.

"Dia bukan lawan tangguhnya Prabowo di 2029, minimal per hari ini belum terlihat itu," ucapnya kepada Suara.com.

Namun, skenario mengangkat Puan menjadi Wapres juga bisa memunculkan konsekuensi politik di parlemen.

Pengamat Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga melihat kemungkinan adanya pertukaran posisi strategis antara PDIP dan Gerindra.

Salah satu skema yang ia bayangkan adalah Puan mendapatkan kursi Wapres, sementara jabatan Ketua DPR RI diberikan kepada Gerindra.

"Barternya Puan menjadi Wapres, tapi Ketua DPR diberikan ke Gerindra," jelasnya kepada wartawan saat dimintai tanggapan.

Sufmi Dasco Ahmad: Memperkuat Konsolidasi Gerindra

Jika Puan menawarkan rekonsiliasi dengan PDIP, Sufmi Dasco Ahmad menghadirkan pilihan berbeda: memperkuat kendali politik dari dalam Gerindra sendiri.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra itu memiliki kedekatan struktural dan politik dengan Prabowo. Mengusung Dasco berarti memberikan posisi strategis kepada figur yang sudah berada dalam lingkaran partai Presiden.

Keuntungan utamanya adalah konsolidasi. Prabowo berpotensi mendapatkan pendamping yang memahami arah politik dan kepentingan Gerindra.

Namun, ada persoalan yang perlu diperhitungkan.

Pemerintahan Prabowo ditopang banyak partai politik. Jika kursi Wapres kembali diberikan kepada kader Gerindra, partai-partai pendukung lainnya bisa mempertanyakan pembagian kekuasaan dalam koalisi.

Adi Prayitno menilai pilihan tersebut dapat memperkuat konsolidasi kekuasaan Gerindra. Meski begitu, Prabowo tetap harus memperhitungkan respons partai-partai pendukung lainnya.

"Tentu akan semakin memperkuat konsolidasi kekuasaan. Tapi, Gerindra harus bernegosiasi dengan partai pendukung yang lain. Problemnya juga kan Dasco membantah jika dikaitkan dengan cawapres," katanya.

Sementara Arifki Chaniago tidak mengulas Dasco lebih jauh karena yang bersangkutan sudah menyampaikan sikap terkait spekulasi pencalonannya.

"Kan dia (Dasco) sudah menyatakan nggak mau," tuturnya.

Hendri Satrio justru melihat pilihan Gerindra tidak harus selalu mengerucut pada Dasco. Menurutnya, masih ada sejumlah figur internal partai yang bisa dipertimbangkan Prabowo.

"Ada Dasco, ada Prasetyo Hadi, ada Sudaryono," ucapnya.

AHY: Menjaga Keseimbangan Koalisi

Pilihan ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus partai politik.

Berbeda dengan Dasco yang berasal dari Gerindra, AHY bisa menjadi pilihan untuk mengakomodasi kepentingan Demokrat sekaligus menjaga keseimbangan koalisi.

Demokrat sendiri menyatakan masih menunggu kejelasan mengenai kabar pengunduran diri Gibran. AHY juga telah merespons namanya yang mulai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat pengganti.

Adi Prayitno menilai daya tawar AHY tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik yang berada di belakangnya, terutama keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bisa saja, daya tawar politik AHY karena mewakili kekuatan politik SBY dan Cikeas," tuturnya.

Dari sisi politik, mengangkat AHY menjadi Wapres berpotensi memperkuat posisi Demokrat di pemerintahan. Namun, keputusan tersebut belum tentu membuat seluruh partai koalisi merasa diakomodasi.

Arifki Chaniago menilai AHY memiliki minat terhadap peluang tersebut. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pilihan itu bisa memunculkan respons dari partai-partai lain yang juga memiliki kepentingan politik.

"Dengan memilih AHY, kan belum tentu juga yang lain nyaman. Cak Imin, Bahlil, Zulhas," sorotnya.

Jika AHY terpilih, Demokrat tentu perlu menata ulang kepemimpinan partai. Di sisi lain, Prabowo berpotensi mendapatkan tambahan dukungan dari kekuatan politik SBY.

Pertanyaannya, apakah Prabowo memang membutuhkan tambahan kekuatan dari Demokrat atau justru lebih mengutamakan figur yang dapat menjaga keseimbangan seluruh partai pendukung pemerintah?

Apa Kriteria Wapres yang Dibutuhkan Prabowo?

Di luar nama-nama yang beredar, keputusan Prabowo tentu tidak bisa dilepaskan dari kriteria yang dibutuhkan untuk mengisi posisi Wapres.

Jabatan tersebut bukan sekadar simbol pendamping Presiden. Wapres juga diharapkan mampu membantu menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat kepercayaan publik.

Adi Prayitno menempatkan kemampuan kerja, khususnya di bidang ekonomi, sebagai salah satu pertimbangan penting.

"Dua hal. Kinerjanya bagus terutama yang secara spesifik kemampuan di bidang ekonomi. Karena salah satu masalah utama saat ini adalah ekonomi. Kedua, bisa meningkatkan kepercayaan dan citra positif pemerintah," paparnya.

Selain kemampuan teknokratis, ia menilai Prabowo membutuhkan Wapres yang memiliki kekuatan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

"Bisa meningkatkan kinerja, bisa mengonsolidasi semua dukungan politik, bisa menjaga stabilitas politik, dan termasuk tak jadi ancaman bagi Prabowo di Pilpres 2029," lanjut Adi.

Sementara Hendri Satrio melihat ada empat kriteria yang kemungkinan menjadi pertimbangan Prabowo.

"Ya kriterianya harus satu visi sama Prabowo. Yang kedua, loyal dengan visi pembangunan, ya, jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, dia tidak akan jadi lawan Pak Prabowo di 2029. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu kesolidan koalisi," paparnya.

Dari dua pandangan tersebut, terlihat bahwa persoalan pengganti Gibran bukan semata-mata soal kapasitas individu.

Prabowo juga harus menghitung seberapa besar pengaruh politik yang dibawa kandidat dan apakah kehadirannya akan memperkuat atau justru mengganggu keseimbangan kekuasaan.

Wapres dari partai politik besar memang berpotensi membawa tambahan dukungan. Namun, pada saat bersamaan, figur tersebut juga memiliki basis kepentingan yang harus diakomodasi.

Adi Prayitno mengingatkan bahwa aspirasi partai-partai pendukung pemerintah tetap menjadi faktor penting dalam proses penentuan pengganti Gibran.

"Pastinya aspirasi partai koalisi jadi faktor utama dalam menentukan siapa wapres nantinya," kata dia.

Semenatara Jamiluddin menilai Prabowo kemungkinan akan semakin berhati-hati dalam menentukan pendampingnya setelah muncul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Apakah Prabowo Bisa Memilih Nama di Luar Tiga Besar?

Persaingan pengganti Gibran tidak harus berhenti pada Puan, Dasco, dan AHY. Sejumlah pengamat justru membuka kemungkinan Prabowo mengajukan figur lain, termasuk dari kalangan profesional maupun orang-orang yang selama ini berada di lingkaran pemerintahan.

Adi Prayitno bahkan menilai peluang munculnya nama di luar kandidat yang sudah beredar cukup besar.

"Sangat besar, di atas 50 persen," taksirnya.

Arifki Chaniago membaca kemungkinan Prabowo lebih memilih figur profesional yang tidak memiliki afiliasi langsung dengan partai politik.

Di bidang ekonomi, ia menyebut nama Purbaya. Sementara untuk bidang hukum, ada Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie.

Ia juga mengingatkan adanya sejumlah figur dari lingkaran dekat Prabowo yang bisa masuk dalam pertimbangan, seperti kelompok yang disebutnya "Hambalang Boys", yakni Teddy, Sugiono, dan Budi Djiwandono.

Namun, pilihan terhadap figur dari lingkaran internal Presiden juga berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi partai-partai koalisi.

Mungkin partai-partai lain akan ada yang berkecil hati.

Hendri Satrio turut membuka kemungkinan kandidat berasal dari kalangan menteri yang memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Kalau di luar jalur partai politik, ambil jalur-jalur menteri, ya itu kan ada Rosan Roeslani tuh yang kuat," kata dia.

Selain Rosan, ia juga menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai opsi lain.

Munculnya nama-nama alternatif menunjukkan bahwa Prabowo tidak harus terpaku pada figur yang memiliki basis partai politik. Ia bisa saja memilih sosok profesional atau orang kepercayaannya yang dinilai mampu membantu menjalankan pemerintahan.

Namun, pilihan tersebut juga bukan tanpa risiko. Tanpa mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukung, keputusan itu berpotensi memunculkan kekecewaan di dalam koalisi.

Dua Nama yang Menentukan Peta Kekuasaan

Pada akhirnya, siapa pun yang masuk dalam bursa pengganti Gibran masih harus melewati proses konstitusional dan kalkulasi politik yang tidak sederhana.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. Konstitusi tidak secara eksplisit membatasi calon harus berasal dari partai pengusung pasangan Presiden-Wapres sebelumnya.

Artinya, secara konstitusional, ruang bagi Prabowo untuk mengusulkan figur dari partai lain maupun kalangan nonpartai tetap terbuka, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Di tengah berbagai kemungkinan itu, Prabowo menghadapi pilihan politik yang tidak sederhana.

Mengusung Puan bisa membuka ruang rekonsiliasi dengan PDIP sekaligus memperluas dukungan politik pemerintah.

Memilih Dasco berpotensi memperkuat konsolidasi Gerindra, tetapi menuntut negosiasi dengan partai koalisi lainnya.

Sementara AHY dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik di pemerintahan.

Namun, Prabowo juga bisa mengambil jalan berbeda dengan mengajukan figur profesional atau orang dari lingkaran terdekatnya.

Apa pun pilihannya, dua nama yang diajukan kepada MPR akan menjadi cerminan prioritas politik Prabowo: memperluas dukungan, memperkuat kendali internal, atau menjaga soliditas koalisi.

Sebab, di balik perebutan satu kursi Wapres, persoalan sesungguhnya bukan hanya siapa yang akan mendampingi Prabowo, melainkan bagaimana Presiden membentuk ulang peta kekuasaan pemerintahannya hingga menuju Pilpres 2029.