Jika Suket Gibran Bermasalah, Siapa yang Membuatnya Lolos? Pakar UGM Ungkap Potensi Pidana

Suara.com - Pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak serta-merta menutup persoalan. Apalagi, Gibran kini telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Sorotan hukum kini bergeser dari status jabatannya kepada proses yang membuat suket tersebut pernah diterbitkan dan digunakan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menilai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan hingga penggunaan surat tersebut perlu ditelusuri. 

Ia bilang persoalan tersebut baru dapat masuk ke ranah pidana apabila ditemukan fakta bahwa pihak-pihak terkait mengetahui surat yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam kondisi demikian, persoalannya tidak lagi sekadar cacat administrasi.

"Jadi sama-sama tahu bahwa ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka ini masuk pemalsuan sebenarnya," kata Akbar, Jumat (13/11/2026).

Ditegaskan Akbar, unsur pengetahuan dan kesengajaan akan menjadi kunci dalam polemik itu. Jika hanya ditemukan kesalahan prosedur atau cacat administrasi tanpa adanya kesengajaan membuat dokumen yang tidak sesuai fakta, perkara tersebut belum tentu dapat dipidana.

"Tapi itu yang harus dilihat, apakah sekedar cacat administrasi saja atau memang ada sengaja untuk membuat surat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya," ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada Gibran sebagai pihak yang pernah menggunakan suket tersebut. 

Jika penyelidikan menemukan indikasi kesengajaan, pihak yang terlibat dalam proses pengajuan, pemeriksaan, penerbitan, hingga pengakuan terhadap suket tersebut juga dapat ditelusuri.

Apalagi, suket itu bukan sekadar dokumen administratif biasa. Dokumen tersebut memiliki konsekuensi politik dan hukum sebab digunakan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Kalau betul-betul diketahui itu tidak ada sama sekali yang dapat disetarakan dengan SMA, maka dia masuk kepada surat yang tidak dapat disamakan dengan sebenarnya dan apalagi dia menjadi syarat pencalonan. Itu bisa menjadi ranah pemalsuan," tuturnya.

Menurut Akbar, pencabutan suket oleh Kemendikdasmen sendiri belum otomatis berarti telah terjadi tindak pidana. Langkah kementerian tersebut masih berada dalam ranah administrasi karena dilakukan untuk menjalankan putusan MA.

"Nah, apakah proses administrasi ini bisa ditarik menjadi pidana? Itu harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi," tegasnya.

Akbar menyebut persoalan itu pada akhirnya bergantung pada ada atau tidaknya pihak yang mau melakukan penyelidikan. Tanpa penyelidikan, belum dapat dipastikan apakah pencabutan suket hanya berakhir sebagai persoalan administrasi atau memiliki konsekuensi pidana.

"Tapi kan permasalahannya ada yang mau ada yang mau melakukan penyelidikan atau tidak terkait hal tersebut, ada yang melaporkan atau tidak," pungkasnya.