Gerak Cepat Senayan, MPR Bentuk Tim Verifikasi 36 Orang untuk Uji Cawapres Pengganti Gibran

Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) langsung tancap gas merespons kekosongan kursi orang nomor dua di republik ini pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka.

Melalui rapat gabungan pimpinan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD, parlemen resmi menyepakati pembentukan dua instrumen krusial, yaitu Tim Verifikasi Persyaratan dan Tim Ad Hoc, dengan masing-masing formasi beranggotakan 36 orang.

Langkah cepat ini diambil untuk memastikan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan tanpa hambatan administratif maupun legitimasi hukum.

Belajar dari dinamika sebelumnya, parlemen memperketat mekanisme seleksi berkas calon wakil presiden yang nantinya disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menegaskan, Tim Verifikasi akan dipimpin langsung oleh figur dari jajaran pimpinan MPR.

Fokus tim ini adalah menelisik secara mendalam seluruh berkas administrasi dan pemenuhan syarat konstitusional para kandidat cawapres.

"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR," kata Muzani dalam konferensi pers usai rapat gabungan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menggarisbawahi bahwa penyaringan dokumen tidak boleh ada yang terlewat agar keabsahan figur terpilih memiliki kekuatan hukum absolut.

Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden, lanjutnya.

Filter Ganda di Senayan, Hadirnya Tim Ad Hoc

Selain Tim Verifikasi yang berfokus pada legalitas berkas, rapat gabungan MPR juga menyepakati pembentukan instrumen kedua, yakni Tim Ad Hoc.

Keberadaan tim ini dirancang untuk mengawal aspek teknis persidangan, tata tertib, hingga konsensus politik lintas kekuatan di Senayan.

Berbeda dengan Tim Verifikasi yang dipimpin satu orang, kepemimpinan Tim Ad Hoc dipercayakan secara kolektif kepada tiga orang pimpinan parlemen sekaligus.

Rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang juga diketuai oleh 3 wakil ketua MPR, ujar Muzani.

Komposisi keanggotaan kedua tim tersebut merupakan representasi proporsional dari peta politik parlemen hari ini.

Muzani merinci, 36 kursi diisi oleh perwakilan seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR serta delegasi dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

"Dalam unsur tim ad hoc tersebut yang semua anggotanya dari unsur fraksi di MPR dan DPD," ujarnya.

Pelibatan DPD dan seluruh fraksi ini ditujukan untuk mengunci stabilitas politik.

Dengan masuknya seluruh elemen sejak tahap awal penjaringan, proses verifikasi diharapkan steril dari tarik-menarik kepentingan sepihak saat nama calon resmi digulirkan ke ruang paripurna.

Mekanisme Konstitusi dan Menanti Dua Nama dari Meja Prabowo

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal terjadi kekosongan posisi wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu selambat-lambatnya enam puluh hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari rapat gabungan ini, pimpinan MPR segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut berisikan permintaan resmi agar Kepala Negara segera mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk diverifikasi dan dipilih oleh anggota majelis.

Parlemen menargetkan proses transisi kepemimpinan nasional ini berlangsung sesingkat mungkin.

Sejumlah agenda telah disusun, di mana puncak pemilihan dan penetapan wakil presiden baru diproyeksikan bakal digelar dalam Sidang Paripurna MPR pada awal Desember mendatang.