PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memilih calon wakil presiden (wapres) yang memiliki kapasitas kuat di bidang ekonomi untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mardani, wapres baru harus mampu bekerja sama dengan Prabowo menjaga stabilitas dan memperkuat perekonomian nasional. Kemampuan tersebut dinilai penting di tengah dinamika global yang turut menekan ekonomi dalam negeri.

“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Mardani mencontohkan duet Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan ekonom senior Boediono pada periode kedua pemerintahan. Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya sosok yang memahami ekonomi dan dipercaya pasar dalam mendampingi presiden.

Mardani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,22 persen pada periode kedua SBY. Bahkan, pada 2011, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,49 persen.

“Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ungkapnya.

Mardani juga menilai tantangan ke depan tidak mudah sehingga pemerintahan membutuhkan pendamping presiden dengan kapasitas yang mumpuni. Menurutnya, penguatan ekonomi harus menjadi perhatian agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Selain mengusulkan kriteria pengganti Gibran, Mardani mengingatkan agar kekosongan jabatan wapres tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh pekerjaan yang sebelumnya berada di bawah koordinasi wapres tetap berlanjut.

Mardani mendorong Kementerian Sekretariat Negara bersama instansi terkait segera memetakan agenda pemerintahan yang terdampak kekosongan jabatan tersebut. Setiap program yang masih berjalan harus memiliki penanggung jawab yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tingkat pelaksana.

Ia juga meminta pemerintah menata pencatatan perkembangan program, pengelolaan arsip, serta menyosialisasikan perubahan alur koordinasi kepada kementerian dan pemerintah daerah.

“Pemberitahuan perlu spesifik pada pekerjaan yang terdampak sehingga pelaksana mengetahui pihak yang harus dihubungi dan keputusan yang menjadi pegangannya,” ujarnya.

Sementara Presiden Prabowo dikabarkan menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan berlangsung di tengah proses pengisian jabatan wapres setelah Gibran mengundurkan diri.