Pramono Kejar Waktu Antisipasi Banjir Desember: Keruk Bawah Tol Jagorawi, Kebut Ciliwung

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya mempercepat penanganan titik rawan banjir sebelum musim hujan tiba pada Desember 2026.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah area di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3 yang mengalami pengendapan sedimen dan berpotensi memicu banjir.

Pramono meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera melakukan pengerukan agar aliran air di lokasi tersebut tidak tersumbat saat hujan turun.

"Saya sudah menugaskan Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan, karena mungkin bulan depan, bulan Desember, sudah mulai hujan. Sehingga dengan demikian, kalau tidak dilakukan sekarang pasti akan menyebabkan banjir di lokasi tersebut," ujarnya.

Namun, pengerukan itu membutuhkan koordinasi dengan Jasa Marga karena lokasi tersebut merupakan bagian dari fasilitas pengelola jalan tol.

"Tetapi intinya adalah, prinsipnya harus diselesaikan untuk penanganan banjir," tuturnya.

Instruksi tersebut disampaikan Pramono setelah memimpin rapat koordinasi tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11/2026).

Selain penanganan sedimentasi, Pemprov DKI juga mempercepat pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung di segmen Cililitan dan Cawang.

Pramono meminta dukungan instansi terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN, agar surat penetapan lokasi (penlok) pembebasan lahan segera diterbitkan.

"Maka untuk itu, kami meminta agar pembebasan yang kemarin sudah berjalan lancar dan penloknya segera kita keluarkan untuk bisa penanganan normalisasi Ciliwung dalam jangka panjang," kata mantan Sekretaris Kabinet tersebut.

Camat Kramat Jati Kamal Alatas menjelaskan, pengadaan tanah di Kelurahan Cawang juga akan mencakup pembangunan jalur inspeksi yang tersambung hingga Bidara Cina.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan, setelah proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI selesai, pembangunan fisik normalisasi Kali Ciliwung akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Setelah Pemprov DKI Jakarta membebaskan lahan di segmen Kali Ciliwung, fisiknya akan dilaksanakan oleh Kementerian PU," jelas Ika.

Menurut Ika, desain normalisasi kali akan dilengkapi turap dan jalan inspeksi. Selain mendukung mobilitas masyarakat, fasilitas tersebut juga ditujukan untuk melindungi aset pemerintah daerah agar tidak kembali disalahgunakan.

"Makanya ke depannya, desainnya adalah turap sekaligus jalan inspeksi. Supaya untuk pergerakan masyarakat, sehingga sekaligus pengamanan aset," terangnya.

Pramono menegaskan, keberadaan jalan inspeksi juga diperlukan untuk mencegah warga mendirikan bangunan di atas turap.

"Jadi supaya orang tidak bisa membangun rumah di situ," tandasnya.