- Hasto Kristiyanto menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026.
- Hasto menyatakan mundurnya Gibran menjadi momentum koreksi ketaatan terhadap konstitusi tanpa intervensi kekuasaan.
- PDIP menegaskan telah memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution karena melanggar disiplin dan ideologi partai.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memaparkan pandangan partainya mengenai dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026 lalu.
Hasto juga menanggapi pengakuan Gibran yang menyebut keputusannya maju sebagai cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu diambil demi kepentingan bangsa setelah melalui pergulatan batin meninggalkan PDIP.
Hasto awalnya menilai peristiwa mundurnya Gibran sebagai Wapres menjadi momentum koreksi atas cara bernegara.
Menurut Hasto, PDIP memandang mundurnya Gibran dari kursi Wapres sebagai pengingat penting agar tata kelola negara senantiasa berjalan lurus di atas konstitusi tanpa adanya intervensi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

=
"Nah, kemudian terkait dengan dinamika politik nasional saat ini, setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi," kata Hasto di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
"Dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," katanya menambahkan.
Ia menambahkan, situasi politik yang terjadi juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya menempatkan supremasi hukum, etika, serta moral di atas segalanya dalam membangun keadaban publik.
Bagi Hasto, seorang pemimpin negara harus memberi keteladanan dengan mengedepankan semangat pengabdian dan watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," ujarnya.
Ketika wartawan menanyakan apakah situasi yang dialami Gibran saat ini ibarat "buah simalakama" setelah keluar dari partai, Hasto menjelaskan bahwa PDIP merupakan partai yang digerakkan oleh keyakinan ideologi, komitmen pembebasan terhadap rakyat Marhaen, serta penegakan disiplin kader.
Hasto menegaskan, sesuai kebijakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, setiap kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai dipersilakan keluar.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tuturnya.
Ia menilai, dinamika yang terjadi membuktikan bahwa bangunan politik yang tidak bertumpu pada ideologi dan hanya digerakkan oleh pragmatisme maupun ambisi kekuasaan bersifat rapuh.
"Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya.
Sebaliknya, lanjut Hasto, PDIP terus menyatukan ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai, serta gerakan turun ke bawah bersama rakyat dalam proses pelembagaan partai.
Hal tersebut salah satunya diwujudkan melalui aksi rutin membersihkan lingkungan setiap Sabtu minggu keempat untuk meletakkan landasan kebudayaan hidup bersih dan merawat Pertiwi.
Lebih lanjut, saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Gibran yang sempat menyinggung soal Pilpres 2024 dan terkesan seolah menyesal meninggalkan PDIP, Hasto menegaskan partainya telah bersikap tegas sejak lama.
Ia mengingatkan bahwa PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin dan ideologi partai.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengaku sempat mengalami pergulatan batin sebelum menerima pinangan Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Salah satu hal terberat baginya adalah harus mengecewakan PDIP, partai yang selama ini membimbing dan membesarkannya.
Pengakuan itu disampaikan Gibran dalam pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI yang disiarkan melalui kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Gibran mengatakan, sejak awal menjabat, ia meyakini bahwa jabatan hanyalah titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa merupakan hal yang lebih penting.