Daftar Masalah Publik Ditangani Sufmi Dasco, dari Sengketa Pulau hingga Refund Konsumen

Suara.com - Di tengah berbagai dinamika politik terkini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad salah satu tokoh politik yang tak pernah luput dari sorotan publik.

Salah satunya, Sufmi Dasco menjadi sosok yang juga memberikan tanggapan mengenai Langkah Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Terlepas dari semua isu yang beredar tentangnya, Sufmi Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI keterlibatannya tidak hanya terbatas pada agenda legislasi di Senayan.

Ia juga tercatat terlibat dalam mediasi konflik daerah, penanganan bencana, isu keuangan, hingga perlindungan konsumen.

Berikut daftar persoalan publik yang pernah ditangani dan dicarikan jalan keluar oleh Sufmi Dasco sepanjang 2025 hingga 2026:

1. Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

Pada Juni 2025, Dasco mewakili DPR RI dalam rapat penyelesaian sengketa empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025), Dasco ikut menyampaikan keterangan bersama Presiden Prabowo Subianto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

2. Kekosongan Pemimpin saat Bencana di Aceh Selatan

Pada 2025, publik juga sempat menyoroti ketidakhadiran Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang berangkat umrah ketika wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Kemudian, Dasco merespons situasi tersebut melalui fungsi pengawasan DPR dengan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproses pemberhentian sementara serta menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) agar penanganan darurat tetap berjalan.

3. Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatra

Berdasarkan rilis resmi DPR RI pada Januari 2026, Dasco yang menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR memimpin pengarahannya bersama pemerintah dan kepala daerah setempat.

Fokus koordinasi tersebut mencakup inventarisasi prioritas penanganan bencana serta percepatan normalisasi sungai guna mengantisipasi banjir susulan.

4. Pembentukan Pansus Konflik Agraria

Persoalan tumpang tindih lahan dan konflik agraria menahun ikut masuk dalam agenda penanganan parlemen.

Di bawah koordinasi Dasco, DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria lintas fraksi pada Oktober 2025 untuk mengevaluasi kebijakan lintas kementerian dan merumuskan solusi sengketa lahan.

5. Revisi UU BUMN dan Batasan Rangkap Jabatan

Polemik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN sempat memicu perdebatan di ruang publik sepanjang 2025.

Karena itu, Dasco memimpin pembahasan revisi Undang-Undang BUMN untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus menegaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

6. Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam menjawab persoalan lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor pada kasus-kasus besar, Dasco memimpin Rapat Paripurna DPR yang menyetujui RevisiUndang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) sebagai usul inisiatif DPR.

Revisi ini diarahkan guna memperkuat independensi serta kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

7. Klarifikasi Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Perubahan skema tunjangan perumahan anggota dewan pada 2025 sempat memunculkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Dasco turun memberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak diberikan secara tunai, melainkan dialokasikan sebagai biaya kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan.

8. Mediasi Penggelapan Dana Umat di Sumatera Utara

Dalam catatan liputan YouTube pada April 2026, Dasco memediasi pertemuan antara perwakilan Credit Union Paroki Aek Nabara dan Direktur Utama Bank BNI di Gedung DPR RI.

Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan pengembalian dana umat sebesar Rp28 miliar yang sebelumnya dilaporkan raib akibat praktik investasi fiktif.

9. Pengawalan Refund Konsumen LRT City

Isu perlindungan konsumen properti juga sempat mendapat atensi.

Melalui akun Instagram resminya pada November 2026, Anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan bahwa dirinya turun langsung mengawal proses pengembalian dana (refund) konsumen LRT City bersama pihak Adhi Karya dan ADCP atas arahan Sufmi Dasco Ahmad.

10. Rapat Koordinasi Stabilitas Fiskal dan Moneter

Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan tantangan ekonomi nasional, Dasco memanggil Menteri Keuangan beserta jajaran pemerintah ke Kompleks Parlemen.

Pertemuan itu digelar sebagai rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan stabilitas fiskal dan moneter.

11. Menjaga Komunikasi Lintas Fraksi di Masa Transisi

Selain menangani kasus spesifik, Dasco tercatat menjalankan fungsi jembatan komunikasi lintas fraksi di parlemen maupun antara lembaga legislatif dan eksekutif sepanjang masa transisi pemerintahan 2025, guna menjaga kelancaran agenda legislasi dan pengawasan DPR RI.