- Ustaz Bachtiar Nasir mendesak pemerintah agar menindak tegas pihak yang diduga melakukan pengkhianatan dan makar di Jakarta.
- Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Minggu, 15 November 2026, menanggapi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
- Ia berharap penegak hukum memproses kasus secara adil tanpa kompromi politik demi menjaga kedaulatan negara hukum.
Suara.com - Tokoh masyarakat sekaligus ulama, Ustaz Bachtiar Nasir, meminta pemerintah tidak pandang bulu dalam menindak pihak-pihak yang diduga menjadi pengkhianat bangsa.
Pernyataan Bachtiar itu muncul di tengah kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit yang kini diduga telah mengarah pada tindakan makar.
Menurutnya, segala kasus dugaan tindak pidana semestinya dapat diseret ke pengadilan tanpa memandang latar belakang pelakunya.
Bachtiar meminta agar kasus dugaan penyadapan itu diproses sesuai mekanisme hukum dan tidak hanya dijadikan alat tawar-menawar politik belaka.
"Kami menuntut agar masalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara yang mengarah kepada makar, diselesaikan dengan menjadikan hukum sebagai panglima ketimbang deal-deal politik," tegas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Sebab, kata dia, tindakan itu bahkan dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Orang seperti ini harus dihukum, dan hukum harus dikedepankan. Sebab, Indonesia adalah negara hukum," sambung Bachtiar.
Apabila kasus itu nantinya mentok akibat campur tangan politik, ia khawatir semangat ideologi Pancasila justru makin terkikis hanya karena kongkalikong kepentingan elite.
"Maka ideologi negara selamanya tidak akan pernah tegak," keluhnya.
Karena itu, ia menaruh harapan kepada kepolisian agar dapat mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan pimpinan mereka.
"Yang jelas, kita rakyat tidak mau lagi dibohongin dan jangan sampai negara salah mengambil keputusan, ini akan membahayakan negara sendiri. Maka saya katakan, jadikanlah hukum sebagai panglima, jangan terlalu terseret kepada deal-deal politik yang akan membahayakan negara," pungkasnya.
Reporter: Alif Bintang