- Daniel Johan menolak wacana relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo di Jakarta.
- Penolakan tersebut didasari oleh tingginya risiko ekologis serta ketiadaan kajian ilmiah transparan yang membuktikan kelayakan habitat baru di Jawa Timur tersebut.
- Pemerintah didesak untuk fokus mengoptimalkan perlindungan serta pengawasan konservasi Badak Jawa secara langsung di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Suara.com - Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan keras dari parlemen.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai rencana relokasi lintas provinsi tersebut sangat berisiko bagi kelangsungan hidup satwa berstatus sangat terancam punah (Critically Endangered) versi IUCN, yang populasinya kini tersisa sekitar 87–100 ekor.
"Kami menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya. Badak Jawa adalah satwa yang sangat unik dan memiliki kebutuhan habitat yang spesifik," ujar Daniel di Jakarta, Senin (16/11/2026).

"Ujung Kulon merupakan rumah alaminya selama ini. Dengan populasi yang sangat sedikit, setiap keputusan terkait konservasinya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan sekadar wacana," katanya menambahkan.
Menurutnya, kebijakan konservasi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar niat menyelamatkan satwa langka tidak berbalik menjadi ancaman baru.
Ia menyoroti belum adanya kajian ilmiah transparan yang membuktikan kelayakan ekologis Alas Purwo untuk menopang hidup Badak Jawa.
"Pemindahan satwa tidak bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Harus ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan satwa. Apalagi bagi satwa yang tergolong langka," katanya.
"Di Alas Purwo juga belum pernah ditemukan jejak keberadaan Badak Jawa. Kita perlu mengetahui apakah kawasan tersebut benar-benar mampu mendukung kebutuhan ekologisnya, termasuk ketersediaan pakan, sumber air, kondisi vegetasi, hingga potensi interaksi dengan satwa lain yang sudah lebih dahulu menghuni kawasan tersebut," sambungnya.
Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Barat ini juga berkaca pada kegagalan pemindahan Badak Jawa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di masa lalu yang berujung pada kematian satwa tersebut, meski masih berada dalam satu bentang ekosistem Ujung Kulon.
"Pemindahan yang masih berada dalam satu ekosistem saja memiliki risiko dan pernah berakhir dengan kematian badak. Apalagi jika harus dipindahkan lintas provinsi, dari Banten ke Jawa Timur, dengan karakteristik iklim, vegetasi, dan ekosistem yang berbeda. Ini harus benar-benar diperhitungkan," tegasnya.
Secara biologis, kata dia, Badak Jawa memiliki kebutuhan yang jauh berbeda dibandingkan badak Afrika. Karakteristik kulitnya menuntut lingkungan yang teduh, basah, lembap, serta kaya akan air dan kubangan lumpur untuk berlindung dari paparan sinar matahari langsung.
Kondisi ini bertolak belakang dengan sejumlah area di Alas Purwo yang cenderung lebih kering, panas, dan terbuka.
"Jangan menyamakan kebutuhan habitat Badak Jawa dengan badak Afrika. Badak Jawa membutuhkan air dan lumpur untuk berendam. Kondisi lingkungan seperti ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan hidupnya," kata dia.
Ia mengingatkan kesesuaian habitat baru tidak boleh hanya dilihat dari luas kawasan, tetapi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan biologis dan ekologis badak.
Di sisi lain, Daniel mendesak pemerintah untuk mendengarkan penolakan dari berbagai elemen di daerah, mulai dari Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, organisasi mahasiswa setempat, hingga Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon.
Masyarakat lokal dinilai lebih memahami kondisi lapangan dan menginginkan pemerintah fokus pada optimalisasi JRSCA serta penguatan patroli keamanan.
"Suara masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan Badak Jawa harus didengar. Mereka memiliki kedekatan dan pengalaman langsung dengan keberadaan satwa ini. Pemerintah jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat yang selama ini ikut menjaga habitatnya," ujarnya.
Sebagai solusi, Daniel mendorong pemerintah memusatkan upaya konservasi berbasis ilmu pengetahuan di Ujung Kulon melalui pengawasan ketat dari ancaman perburuan, pemantauan populasi, serta sinergi bersama para ahli dan warga sekitar.
"Kami bersama masyarakat menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan habitat dan memastikan badak dapat hidup aman di rumah alaminya," tegas Daniel.
Lebih lanjut, ia mengingatkan tanggung jawab moral manusia untuk melindungi satwa langka yang tidak mampu menyuarakan nasibnya sendiri.
"Badak memang tidak bisa bersuara untuk membela hak hidupnya. Tetapi kita semua bisa menyuarakan perlindungannya sebelum terlambat. Jangan sampai niat menyelamatkan justru berujung pada hilangnya salah satu kekayaan hayati Indonesia," pungkasnya.