- Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad siap diperiksa BPKP, BPK, dan inspektorat terkait proyek perusahaannya di kementerian.
- ICW mengungkap PT Rans Animasi Indonesia menerima kontrak pengadaan senilai Rp14,69 miliar pada periode 2024 hingga 2026.
- Raffi menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui isu tersebut memicu perdebatan terkait potensi benturan kepentingan pejabat publik.
Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku, ungkap dia.
Kendati mengeklaim telah mengantongi pandangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari sisi regulasi normatif, Raffi mengakui bahwa urusan jabatan publik melampaui sekadar legalitas formal di atas kertas.
Terdapat aspek etika birokrasi, kepatutan moral, serta akuntabilitas kepada pembayar pajak yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sikap kritis yang dilayangkan kelompok masyarakat sipil seperti ICW dipandangnya sebagai pengingat penting dalam menjaga batas-batas etika kekuasaan.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," ujar Raffi menegaskan.
Berdasarkan laporan ICW, anggaran pengadaan jasa publikasi yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia tersebut menyedot perhatian luas karena terjadi di tengah dorongan publik terhadap efisiensi pos anggaran belanja kementerian dan lembaga negara.
ICW mencatat keterlibatan entitas bisnis milik pejabat publik dalam tender jasa komunikasi pemerintah berpotensi memicu kerentanan etis serta konflik kepentingan struktural apabila tidak diawasi secara ketat dan transparan.