Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Waka Komisi HAM DPR: Jangan Sampai Ada Tekanan ke Korban

Bangun Santoso

Senin, 16 November 2026 | 20:25 WIB
Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Waka Komisi HAM DPR: Jangan Sampai Ada Tekanan ke Korban
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. (Antara)
baca 10 detik
  • Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan mahasiswi oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada Senin, 16 November 2026.
  • Polda NTT telah melakukan olah TKP di rumah jabatan Bupati Kupang dan mengamankan barang bukti berupa celana korban berinisial RWM.
  • Andreas meminta LPSK memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban dan saksi dari potensi intimidasi akibat relasi kuasa pelaku yang menjabat sebagai bupati.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.

Andreas meminta agar penanganan hukum dalam kasus ini mengedepankan perlindungan terhadap korban.

“Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang perlu disertai penilaian kebutuhan perlindungan bagi pelapor dan saksi,” kata Andreas Hugo Pareira, Senin (16/11/2026).

Seperti diketahui, kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang tengah menjadi perhatian publik.

Kasus ini bermula kasus tersebut bermula saat korban berinisial RWM diajak oleh dua orang perempuan, yakni EK dan LS, dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Mereka kemudian menuju ke rumah dinas Bupati Kupang.

Di sana, RWM mendapat tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh Yos Lede. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang Yosef Lede dan menemukan celana RWM yang digunakan saat pemerkosaan.

Terkait hal ini, Andreas mengingatkan agar perhatian diberikan pada kemungkinan tekanan yang dapat memengaruhi keselamatan, kebebasan memberikan keterangan, maupun akses mereka terhadap keadilan.

“Jangan sampai ada tekanan kepada korban akibat relasi kuasa yang ditimbulkan mengingat status terduga pelaku sebagai pejabat. Semua harus memastikan perlindungan hak-hak korban, termasuk terbebas dari intimidasi dari pihak manapun,” tegasnya.

Untuk itu, Andreas mendorong agar Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi pendampingan terhadap RWM dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pendamping untuk memastikan kebutuhan perlindungan dapat dikenali sejak awal.

baca juga

“Pelapor dan saksi perlu memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengajuan, bentuk perlindungan yang tersedia, dan persyaratan yang berlaku,” tutur Andreas.

Ditambahkan Andreas, pelapor dan saksi juga perlu mengetahui bahwa ada jalur perlindungan yang dapat digunakan apabila mereka merasa terancam.

“Informasi tersebut harus disampaikan secara langsung dan mudah dipahami, dengan tetap menghormati keputusan serta keadaan masing-masing,” ujar Legislator dari Dapil NTT I itu.

Lebih lanjut, Andreas menilai penilaian risiko perlu mempertimbangkan kedudukan pihak terlapor dan kemungkinan ketergantungan sosial maupun ekonomi pihak yang memberikan keterangan.

“Pendekatan melalui perantara, tekanan terhadap keluarga, atau penyebaran informasi pribadi perlu menjadi perhatian apabila dilaporkan atau ditemukan,” jelas Andreas.

Pimpinan Komisi HAM DPR tersebut pun mengingatkan, dukungan perlindungan harus membantu pelapor dan saksi memberikan keterangan secara bebas.

Menurut Andreas, koordinasi antarinstansi juga perlu menjaga agar informasi mengenai keberadaan, komunikasi, dan langkah perlindungan tidak tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan.

"Perlindungan perlu menjangkau keadaan nyata yang dapat menghambat seseorang memberikan keterangan. Setiap informasi mengenai ancaman harus dinilai dan ditindaklanjuti sesuai tingkat risikonya,” sebut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Andreas memandang, pemantauan HAM dapat membantu mengidentifikasi hambatan akses keadilan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.

“Pelaksanaannya perlu menghormati kewenangan masing-masing lembaga, menjaga kerahasiaan pelapor, dan mendukung proses hukum yang adil. Termasuk hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan seksual yang menimpanya,” papar Andreas.

Di sisi lain, Andreas juga meminta Polisi segera menahan Yos Lede apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Hal yang sama juga disampaikan oleh partai yang menaungi Yos Lede, yakni Partai Gerindra.

Menurut Andreas, pengungkapan kasus dengan menerapkan asas praduga tak bersalah memang penting, namun jika bukti-bukti awal sudah cukup kuat mengindikasikan kekerasan seksual memang dilakukan, maka penegak hukum harus segera memproses Bupati Kupang.

“Tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, siapapun dia, dan apapun status sosial dan latar belakangnya. Hukum harus berpihak bagi korban kekerasan seksual,” tukasnya.

Andreas mengatakan, Komisi XIII DPR akan turut mengawal kasus ini. Terutama dalam hal keterjangkauan mekanisme perlindungan bagi korban, kecepatan penilaian kebutuhan, serta tindak lanjut apabila ada ditemukan ancaman.

"Kesempatan memperoleh keadilan perlu ditopang oleh rasa aman untuk memberikan keterangan. Negara harus memastikan pelapor dan saksi memahami haknya serta dapat menggunakan mekanisme perlindungan tanpa hambatan yang tidak semestinya,” tambah Andreas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Komnas Perempuan Desak Bupati Kupang Diperiksa, Minta Dipecat Jika Terbukti Lakukan Pemerkosaan

Komnas Perempuan Desak Bupati Kupang Diperiksa, Minta Dipecat Jika Terbukti Lakukan Pemerkosaan

News | Senin, 16 November 2026 | 17:26 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Tito Buka Peluang Sanksi hingga Pemberhentian

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Tito Buka Peluang Sanksi hingga Pemberhentian

News | Senin, 16 November 2026 | 17:17 WIB

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

News | Senin, 16 November 2026 | 17:03 WIB

Bupati Kupang Kader Gerindra Terseret Kekerasan Seksual, Polda NTT: Kami Tidak Tebang Pilih!

Bupati Kupang Kader Gerindra Terseret Kekerasan Seksual, Polda NTT: Kami Tidak Tebang Pilih!

News | Senin, 16 November 2026 | 07:32 WIB

Jejak Kontroversi Yosef Lede: 2017 Dituding Hamili Mahasiswi, 2026 Dilaporkan Dugaan Pemerkosaan

Jejak Kontroversi Yosef Lede: 2017 Dituding Hamili Mahasiswi, 2026 Dilaporkan Dugaan Pemerkosaan

News | Sabtu, 14 November 2026 | 16:35 WIB

Korban Pencabulan Pesantren Petukangan Utara Ngaku Selalu Diancam Jika Tolak Keinginan Pelaku

Korban Pencabulan Pesantren Petukangan Utara Ngaku Selalu Diancam Jika Tolak Keinginan Pelaku

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:19 WIB

MA Putuskan Suket SMA Tidak Sah, PDIP Kembali Layangkan Desakan Gibran Mundur!

MA Putuskan Suket SMA Tidak Sah, PDIP Kembali Layangkan Desakan Gibran Mundur!

News | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 19:55 WIB

Terkini

Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Waka Komisi HAM DPR: Jangan Sampai Ada Tekanan ke Korban

Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Waka Komisi HAM DPR: Jangan Sampai Ada Tekanan ke Korban

News | Senin, 16 November 2026 | 20:25 WIB

Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

News | Senin, 16 November 2026 | 20:21 WIB

Memahami Mono no Aware, Filosofi Jepang untuk Menghargai Hal yang Sementara

Memahami Mono no Aware, Filosofi Jepang untuk Menghargai Hal yang Sementara

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 20:20 WIB

Prabowo ke Filipina Naik Pesawat Carteran, Padahal RI Punya A-001 Eks-Jokowi, Takut Disadap?

Prabowo ke Filipina Naik Pesawat Carteran, Padahal RI Punya A-001 Eks-Jokowi, Takut Disadap?

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:18 WIB

Stabilitas Politik Jadi Kunci Ekonomi 8 Persen, Dasco Dinilai Punya Peran Strategis

Stabilitas Politik Jadi Kunci Ekonomi 8 Persen, Dasco Dinilai Punya Peran Strategis

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 20:15 WIB

12 Komoditas Pangan Naik Jelang Nataru 2026, Polda Metro Jaya Siapkan Operasi Stabilitas Harga

12 Komoditas Pangan Naik Jelang Nataru 2026, Polda Metro Jaya Siapkan Operasi Stabilitas Harga

News | Senin, 16 November 2026 | 20:05 WIB

Ulasan Buku Menjadi Penulis: Sebuah Seni untuk Peka pada Kehidupan Sekitar

Ulasan Buku Menjadi Penulis: Sebuah Seni untuk Peka pada Kehidupan Sekitar

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 20:05 WIB

Kelakar Prabowo soal Cari Pengganti Wapres: "Harus Dapat Bisikan dari Atas"

Kelakar Prabowo soal Cari Pengganti Wapres: "Harus Dapat Bisikan dari Atas"

Video | Senin, 16 November 2026 | 20:05 WIB

Gerindra Sultra Ikut Dorong Dasco Jadi Cawapres, Nilai Punya Kematangan Politik

Gerindra Sultra Ikut Dorong Dasco Jadi Cawapres, Nilai Punya Kematangan Politik

News | Senin, 16 November 2026 | 19:59 WIB

MPR Undur Pemilihan Wapres ke 9 Desember, Nama Dasco Menguat di Bursa Pengganti Gibran

MPR Undur Pemilihan Wapres ke 9 Desember, Nama Dasco Menguat di Bursa Pengganti Gibran

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 19:55 WIB

×