- Kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto naik ke tahap penyidikan.
- Polri sebelumnya telah menetapkan empat tersangka terkait penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
- Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.
Suara.com - Barekrim Polri meningkatkan penanganan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan perkembangan itu saat memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam, Selasa (17/11/2026).
“Terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ungkap Isir.
![Kolase foto Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. [istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/03/18502-listyo-sigit-praboao-ahrie-sonta-dan-eko-hadi-santoso.jpg)
Sebelumnya, dalam perkara penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penyadapan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai akses ilegal, yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.
Selain proses pidana, Polri juga memproses etik para tersangka. Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).