- Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan PTDH kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo.
- Polri akan segera membentuk Komisi Banding untuk memeriksa keberatan kedua jenderal yang ditahan di Rutan Mako Brimob Depok tersebut.
- Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi termasuk eks Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka.
Suara.com - Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, Mabes Polri akan segera membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus keberatan keduanya.
“Akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (18/11/2026).
Trunoyudo memastikan proses banding akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil putusan Komisi Banding nantinya akan disampaikan kepada publik.
Selama proses tersebut berlangsung, Ahrie dan Eko tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
“Hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” katanya.
Sebelumnya, Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie dan Eko karena keterlibatan mereka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Dalam perkara pidana tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi aktif sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, hingga aktivis, juga diduga menjadi korban.
Di luar perkara penyadapan, Polri juga telah memulai penyidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar.