- Pakar Hukum Tata Negara UMY, King Faisal Sulaiman, menyatakan wakil presiden baru harus mengawal tiga agenda pemerintahan Prabowo.
- Agenda penting tersebut mencakup pemberantasan mafia pertambangan, pembongkaran skandal korupsi besar, serta pengawasan program prioritas agar dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Figur wakil presiden harus memiliki integritas tinggi dan kapasitas mumpuni agar tidak sekadar menjadi hasil kompromi politik elite.
Suara.com - Wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai harus mampu mengawal tiga agenda besar pemerintahan Prabowo Subianto.
Mulai dari pemberantasan mafia pertambangan, pembongkaran skandal korupsi berskala besar, hingga memastikan program prioritas pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara UMY, King Faisal Sulaiman, mengatakan jabatan wakil presiden tidak semestinya hanya menjadi bagian dari kompromi politik elite.
Figur yang mengisi posisi tersebut harus memiliki kapasitas untuk membantu Presiden memastikan agenda strategis pemerintahan berjalan dan tidak berhenti sebagai janji politik.
![Sufmi Dasco Ahmad, Ahamad Muzani, dan Sugiono tiga kader partai Gerinda yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Wakil Presiden Gibran. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/16/77479-sufmi-dasco-ahmad-ahamad-muzani-dan-sugiono.jpg)
"Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar pelengkap protokoler ataupun representasi kompromi politik," kata Faisal kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).
"Ia harus mampu memberikan masukan objektif, mengingatkan ketika terdapat kekeliruan kebijakan, dan membantu memastikan agenda pemerintahan berjalan sesuai konstitusi serta kepentingan rakyat," katanya menambahkan.
Menurut Faisal, agenda pertama yang harus mendapat perhatian adalah pemberantasan mafia pertambangan dan pembenahan tata kelola sumber daya alam.
Persoalan utama pengelolaan kekayaan alam Indonesia bukan sekadar meningkatkan investasi dan produksi. Melainkan memastikan manfaatnya tidak terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal dan jaringan kekuasaan.
"Karena itu, Wakil Presiden harus mampu membantu mengawal agenda tersebut melalui koordinasi pemerintahan, penguatan pengawasan, dan dorongan terhadap penegakan hukum yang tidak tebang pilih," tandasnya.
Agenda kedua adalah membongkar skandal korupsi berskala besar sekaligus menyelamatkan keuangan negara. Disampaikan Faisal, pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan terhadap pejabat tingkat bawah.
Lebih dari itu harus pula menyentuh perkara besar yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam, perdagangan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan kewenangan.
"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada operasi tangkap tangan terhadap pejabat di tingkat bawah," ujarnya.
Ia menegaskan, wakil presiden perlu ikut mengawal agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Meski kewenangan penyidikan dan penuntutan tetap berada pada lembaga penegak hukum, kepemimpinan nasional harus memastikan tidak ada intervensi politik yang menghambat proses hukum.
Agenda ketiga adalah memastikan efektivitas program prioritas pemerintah dan pemerataan pembangunan.
Program seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, penguatan pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang konsisten agar hasilnya tidak hanya terlihat dalam laporan administratif.
"Wakil Presiden harus mampu memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya terlihat berhasil dalam laporan administratif, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini menghadapi ketimpangan pembangunan," tegasnya.
Tiga agenda tersebut, dinilai Faisal, menuntut wapres baru dengan kapasitas lebih dari sekadar pengalaman politik dan kedekatan dengan Presiden. Figur yang dipilih harus memiliki integritas, keberanian moral, serta kemampuan memahami persoalan negara.
Dengan demikian, siapa pun nama yang akhirnya diajukan Prabowo, termasuk Dasco maupun kandidat lainnya, harus diuji berdasarkan kapasitas mengawal kepentingan publik.
"Seorang negarawan harus memiliki integritas, keberanian moral, kapasitas memahami persoalan negara, serta orientasi pengabdian yang melampaui kepentingan kelompok," pungkasnya.