- Komisi III DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026.
- Delapan fraksi di DPR RI sepakat membawa rancangan undang-undang tersebut ke rapat paripurna untuk segera disahkan.
- Panitia Kerja telah merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah bersama perwakilan pemerintah di Jakarta.
Suara.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana resmi disepakati dibawa ke Rapat Paripurna untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Kepastian itu disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat satu RUU Perampasan Aset antara Komisi III DPR RI dan pemerintah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Prosesi ketuk palu kesepakatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Dasco bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Sementara, dari pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto.
Sebelum pengambilan keputusan, delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruh fraksi sepakat RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Kemudian, Dasco mengambil keputusan persetujuan RUU Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah rancangan UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkah Ii yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya uang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR yang terdekat setuju?," tanya Dasco meminta persetujuan.
"Setuju," dijawab kompak anggota yang hadir.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman, memaparkan laporan resmi hasil pembahasan Panja dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam laporannya, ia mengungkapkan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah tuntas dibahas bersama pemerintah.
Habiburokhman mengawali laporannya dengan menyampaikan rasa syukur atas rampungnya proses pembahasan rancangan regulasi tersebut sebagai upaya memperkuat sistem peradilan pidana di Tanah Air.
"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman saat membacakan laporan Panja.
Ia lantas merinci komposisi ratusan DIM yang dibahas sejak penugasan resmi oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada awal November lalu.
"Rekan-rekan sekalian, berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR RI dan secara khusus oleh Komisi III DPR RI melalui rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 5 November 2026, Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa selama proses penyusunan, Panja juga membuka ruang partisipasi publik dengan menyerap aspirasi dari masyarakat maupun pakar hukum agar produk legislasi yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan.
"Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli. Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan. Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," tuturnya.
Terdapat sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus utama dalam RUU Perampasan Aset tersebut.
Poin pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum untuk menjamin efektivitas serta perlindungan hak asasi manusia.
Sementara poin kedua memperluas jangkauan perampasan aset tidak hanya pada kasus korupsi, melainkan juga kejahatan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.
"Dua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ungkapnya.
Selain merampas aset hasil kejahatan, Habiburokhman menekankan bahwa RUU ini tidak menghapuskan sanksi pidana pokok bagi para pelaku kejahatan.
"Tiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Pada poin keempat hingga keenam, Panja mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana mulai dari tahap penelusuran hingga eksekusi putusan, memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta menjamin optimalisasi pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung maupun untuk kepentingan publik.
Untuk poin ketujuh hingga kesepuluh, RUU ini mengatur tata kelola aset secara profesional oleh badan berkompeten dengan memanfaatkan sistem informasi yang transparan, diawasi oleh lembaga independen, serta dilengkapi mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang.
"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum," pungkas Habiburokhman.