- Panja Komisi III DPR RI di Jakarta menyelesaikan pembahasan 397 DIM RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026.
- Habiburokhman menyampaikan bahwa regulasi baru ini menetapkan sepuluh pokok substansi strategis guna memperkuat instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi.
- Hasil pembahasan Panja tersebut bertujuan memastikan perlindungan hak masyarakat, pemulihan kerugian korban, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang aparat.
Suara.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di tingkat Panitia Kerja (Panja).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada 10 hal mendasar yang menjadi pokok pembahasan dalam beleid strategis tersebut guna memperkuat instrumen penegakan hukum sekaligus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat.
Habiburokhman menjelaskan, Panja DPR RI telah menuntaskan tugasnya menyisir naskah regulasi melalui telaah terhadap total 397 Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
"Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Berikut adalah 10 pokok pembahasan krusial dalam RUU Perampasan Aset yang dirampungkan oleh Panja Komisi III DPR RI:
1. Perubahan Judul, Prinsip, dan Penegakan HAM
Pokok pembahasan pertama menitikberatkan pada penyesuaian judul, prinsip, serta asas hukum yang dikedepankan. Aspek efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi utama. Nomenklatur rancangan aturan ini pun resmi disepakati berubah dari yang semula berjudul "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana" menjadi "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya".
2. Penjangkauan Kejahatan Siber dan Investasi Bodong
Pokok pembahasan kedua mengatur secara tegas mengenai batasan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. RUU ini tidak hanya menyasar korupsi konvensional, melainkan mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada masyarakat, seperti skema investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang memakan ribuan korban.
3. Ancaman Pidana Pokok dan Hukuman Mati Tetap Berlaku
Poin ketiga menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menggugurkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Ketentuan ancaman hukuman badan, termasuk pidana mati, tetap berlaku penuh bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan berat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Prosedur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Pokok pembahasan keempat memuat regulasi hukum acara dan pembagian wewenang yang presisi mengenai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Alur prosedur dirancang komprehensif mulai dari tahapan penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran rekening atau aset, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim.
5. Perlindungan Hak Pihak Ketiga Beriktikad Baik
RUU ini turut memberikan benteng pertahanan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana namun berpotensi terdampak.
"Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," kata dia.
6. Pengembalian Aset Kepada Korban Kejahatan
Pokok pembahasan keenam berfokus pada jaminan maksimal dalam pemulihan kerugian korban kejahatan (asset recovery). Prioritas diberikan agar aset yang dirampas dapat segera dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana serta dialokasikan untuk kemaslahatan publik yang lebih luas.
7. Kewenangan Badan Pengelola Aset Profesional
Poin ketujuh mengatur keberadaan badan berkompeten yang mengemban tugas mengelola seluruh aset rampasan secara profesional dan akuntabel. Wewenang ini terbentang mulai dari siklus penyimpanan, pengamanan fisik dan legal, pemeliharaan nilai aset, pemanfaatan, pelelangan atau penjualan, hingga skema pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan Independen Pelaksanaan Sita Aset
Untuk menjaga integritas dan transparansi proses eksekusi di lapangan, Panja menetapkan perlunya pengawasan ketat dari pihak luar penegak hukum.
"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," katanya.
9. Pencegahan Kesewenang-wenangan Penegak Hukum
Pokok bahasan kesembilan dirancang sebagai instrumen mitigasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Beleid ini membatasi kewenangan aparat penegak hukum secara ketat agar perampasan aset tidak diselewengkan menjadi sarana represi atau tindakan sewenang-wenang di luar koridor hukum.
10. Digitalisasi Sistem dan Transparansi Aset
Pokok bahasan kesepuluh mengamanatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi terintegrasi dalam manajemen aset sitaan. Sistem berbasis digital ini diwajibkan mengedepankan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi yang dapat diaudit publik secara akuntabel.
Sepanjang proses formulasi 10 substansi tersebut, Panja Komisi III DPR RI aktif menghimpun berbagai aspirasi, masukan dari elemen masyarakat sipil, hingga pertimbangan kalangan akademisi dan pakar hukum pidana demi melahirkan regulasi yang berkeadilan serta mengedepankan asas partisipasi bermakna.