- Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).
- DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk mengambil keputusan tingkat II dan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
- Aturan baru ini mencakup mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana guna memulihkan kerugian negara serta korban kejahatan.
Pada Rabu (18/11/2026), pembahasan tingkat I akhirnya disepakati bersama pemerintah. Dasco memimpin langsung rapat pengambilan keputusan yang dihadiri Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, serta perwakilan pemerintah.
Dari seluruh fraksi di Komisi III, tidak ada yang menyatakan penolakan. Mereka menyetujui RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan pada pembicaraan tingkat II.
DPR Jadwalkan Pengesahan Kamis 19 November
Setelah kesepakatan tingkat I, DPR menjadwalkan RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengonfirmasi rencana pengesahan tersebut setelah rapat tingkat I. Agenda rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 juga mencantumkan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
Dengan demikian, pembahasan tingkat I yang diselesaikan Komisi III bersama pemerintah pada Rabu menjadi tahapan terakhir sebelum pengambilan keputusan di paripurna.
Pada tahap tersebut, DPR akan meminta persetujuan anggota dewan dalam rapat paripurna. Jika disetujui, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
397 DIM Dibahas, Apa Saja yang Disepakati?
Habiburokhman menyampaikan Panja telah menyisir 397 DIM bersama pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM bersifat tetap, 135 DIM mengalami perubahan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan penambahan substansi baru.
Terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi fondasi RUU Perampasan Aset.
Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum. RUU ini mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain, seperti narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Ketiga, perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Artinya, pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, pengaturan prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana atau *non-conviction based asset forfeiture*. Mekanisme ini mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Pengaturan ini ditujukan agar aset milik orang lain yang tidak terlibat tindak pidana tidak ikut dirampas tanpa kesempatan membuktikan hak kepemilikannya.
Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pembentukan badan yang berwenang mengelola aset hasil perampasan secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset melalui badan independen.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset.
Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Sepuluh pokok tersebut menjadi bagian dari upaya merancang mekanisme perampasan aset yang tidak hanya efektif untuk memulihkan hasil tindak pidana, tetapi juga memiliki prosedur dan pengawasan yang jelas.
![Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin kerja pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/18/45867-dasco-pimpin-rapat-ruu-perampasan-aset.jpg)
Perampasan Tanpa Putusan Pidana, Bagaimana Prosedurnya?
Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam RUU ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Melalui mekanisme tersebut, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan meski belum ada putusan pemidanaan terhadap orang yang diduga terkait dengan aset tersebut.
Namun, mekanisme ini bukan berarti aparat dapat langsung mengambil harta seseorang tanpa proses hukum. RUU mengatur tahapan mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga permohonan perampasan yang diperiksa melalui persidangan.
Pengadilan tetap menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Hakim akan memeriksa permohonan sebelum menjatuhkan putusan mengenai status aset yang diajukan untuk dirampas.
Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas aset tersebut. Mereka diberi kesempatan mengajukan keberatan dan membuktikan kepemilikannya.
Ketentuan ini menjadi penting, terutama ketika aset yang ditelusuri atau disita ternyata berkaitan dengan kepentingan orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Dengan demikian, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tetap harus berjalan dengan prosedur pengadilan, kesempatan membela hak, dan pembuktian yang berimbang.
Aset Sitaan Tak Cukup Hanya Masuk Kas Negara
Hal lain yang menjadi perhatian adalah nasib aset setelah dirampas. RUU ini mengatur pengelolaan aset melalui badan yang memiliki tugas dan kewenangan khusus.
Aset hasil perampasan tidak hanya disimpan, tetapi juga harus dikelola dengan memperhatikan keamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga kemungkinan penjualannya. Pengaturan tersebut diperlukan agar nilai aset tidak menyusut atau hilang selama berada dalam penguasaan negara.
Di sisi lain, RUU ini juga membuka ruang agar aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mencontohkan korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang selama ini kerap kesulitan memperoleh ganti rugi. Menurutnya, aset pelaku yang berhasil dirampas dapat digunakan untuk memulihkan kerugian para korban.
"Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," kata Habiburokhman.
Ia menyebut ketentuan tersebut menjadi salah satu masukan yang diterima Komisi III selama proses penyerapan aspirasi publik.
Selain badan pengelola, RUU juga mengatur pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset melalui badan independen. Pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan aset tidak disalahgunakan, dialihkan, atau dikelola tanpa pertanggungjawaban.
Pemerintah Sambut Baik, Sebut Instrumen Penting Pemberantasan Kejahatan
Pemerintah menyambut baik rampungnya pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat pertama. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan pemerintah menyetujui agar rancangan aturan tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
Eddy menilai perampasan aset menjadi instrumen penting untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, kebutuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang menimbulkan dampak serupa juga perlu masuk dalam cakupan pengaturan.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset," kata Eddy.
Pemerintah berharap aturan tersebut dapat menjawab harapan masyarakat terhadap mekanisme perampasan aset yang adil sekaligus memberikan kepastian hukum.

DPR Klaim Sudah Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu kekhawatiran yang mengiringi pembahasan RUU Perampasan Aset. Kewenangan negara untuk mengambil aset seseorang dinilai harus dibatasi dengan prosedur dan pengawasan yang kuat.
Habiburokhman menegaskan RUU tersebut telah dilengkapi mekanisme perlindungan agar tidak menjadi alat kekuasaan atau sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup," ujar Habiburokhman.
Meski demikian, klaim tersebut tetap perlu diuji melalui rumusan pasal dalam naskah final dan pelaksanaannya setelah undang-undang berlaku.
Sebab, kritik terhadap transparansi pembahasan masih disampaikan masyarakat sipil.
Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menyoroti belum terbukanya akses publik terhadap naskah akademik dan draf resmi terbaru RUU tersebut.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menilai pembahasan yang tidak disertai keterbukaan dokumen membuat masyarakat kesulitan memberikan masukan secara bermakna.
Koalisi masyarakat sipil bahkan telah melayangkan somasi kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman untuk meminta draf RUU dipublikasikan.
"Apa yang terjadi hari ini adalah bukti DPR mengabaikan hukum yang mengatur dirinya sendiri. Undang-undang telah menegaskan bagaimana sebuah RUU harus dibentuk terbuka dan partisipatif namun kewajiban itu tidak dijalankan," ujar Ibrahim dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).
Ibrahim juga mengingatkan agar pengaturan mengenai pengawasan independen tidak berhenti sebagai norma di atas kertas. Menurutnya, pengelolaan aset yang berada di bawah kendali eksekutif tanpa pengawasan independen berisiko melemahkan tujuan pemberantasan korupsi.
Karena itu, sejumlah hal masih perlu dikawal masyarakat, terutama keterbukaan naskah final, kejelasan batas tindak pidana dan kriteria aset yang dapat dirampas, perlindungan pihak ketiga, serta independensi lembaga pengawas dan pengelola aset.
Persetujuan tingkat I pada Rabu (18/11/2026) membawa RUU Perampasan Aset semakin dekat menjadi undang-undang. Namun, pengesahan di rapat paripurna bukanlah akhir dari pengawalan publik.
Setelah disahkan, masyarakat tetap perlu mengawasi aturan pelaksanaannya, termasuk bagaimana aparat menggunakan kewenangan perampasan, bagaimana aset dikelola, serta sejauh mana hak korban dan pihak ketiga benar-benar dilindungi.