- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset telah dilengkapi mekanisme pelindung untuk mencegah penyalahgunaan oleh aparat.
- Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, mengesahkan aturan yang memungkinkan korban investasi bodong langsung menerima ganti rugi pada Rabu (18/11/2026).
- Sufmi Dasco Ahmad memberikan pengawalan intensif dan khusus terhadap pembahasan RUU tersebut sejak September 2025 lalu.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah dilengkapi mekanisme perlindungan agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman usai Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerapan regulasi tersebut telah diantisipasi selama proses pembahasan RUU.
"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup," ujar Habiburokhman.
Selain berfokus pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, RUU ini juga memuat ketentuan yang berpihak pada korban kejahatan finansial, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Menurut Habiburokhman, selama ini korban kerap tidak langsung menerima ganti kerugian karena aset hasil tindak pidana yang dirampas terlebih dahulu masuk ke kas negara.
"Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," jelasnya.
Ia mengungkapkan, ketentuan mengenai perlindungan korban tersebut merupakan salah satu masukan yang diterima Komisi III DPR RI selama proses penyerapan aspirasi publik.
"Ada hal yang masuk belakangan Pak Dasco, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman juga mengapresiasi perhatian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal pembahasan RUU tersebut secara intensif sejak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pertama pada September 2025.
"Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini. Bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025. Ya, RDPU pertama. Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya," ujarnya.
Ia menambahkan, intensitas pembahasan tetap dijaga oleh jajaran Komisi III, termasuk dengan melanjutkan pekerjaan selama masa reses demi menuntaskan penyaluran aspirasi masyarakat.
"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat," pungkasnya.