Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Sudah Diproteksi agar Tak Jadi Alat Kekuasaan dan Pemerasan

Vania Rossa, Bagaskara Isdiansyah

Rabu, 18 November 2026 | 19:21 WIB
Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Sudah Diproteksi agar Tak Jadi Alat Kekuasaan dan Pemerasan
Habiburokhman usai Rapat Pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset telah dilengkapi mekanisme pelindung untuk mencegah penyalahgunaan oleh aparat.
  • Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, mengesahkan aturan yang memungkinkan korban investasi bodong langsung menerima ganti rugi pada Rabu (18/11/2026).
  • Sufmi Dasco Ahmad memberikan pengawalan intensif dan khusus terhadap pembahasan RUU tersebut sejak September 2025 lalu.

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah dilengkapi mekanisme perlindungan agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman usai Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerapan regulasi tersebut telah diantisipasi selama proses pembahasan RUU.

"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup," ujar Habiburokhman.

Selain berfokus pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, RUU ini juga memuat ketentuan yang berpihak pada korban kejahatan finansial, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

Menurut Habiburokhman, selama ini korban kerap tidak langsung menerima ganti kerugian karena aset hasil tindak pidana yang dirampas terlebih dahulu masuk ke kas negara.

"Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," jelasnya.

Ia mengungkapkan, ketentuan mengenai perlindungan korban tersebut merupakan salah satu masukan yang diterima Komisi III DPR RI selama proses penyerapan aspirasi publik.

"Ada hal yang masuk belakangan Pak Dasco, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," katanya.

baca juga

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman juga mengapresiasi perhatian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal pembahasan RUU tersebut secara intensif sejak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pertama pada September 2025.

"Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini. Bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025. Ya, RDPU pertama. Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya," ujarnya.

Ia menambahkan, intensitas pembahasan tetap dijaga oleh jajaran Komisi III, termasuk dengan melanjutkan pekerjaan selama masa reses demi menuntaskan penyaluran aspirasi masyarakat.

"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset yang Resmi Tuntas Dibahas DPR RI

10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset yang Resmi Tuntas Dibahas DPR RI

News | Rabu, 18 November 2026 | 15:01 WIB

Diketuk Dasco, DPR Setuju RUU Perampasan Aset Lanjut ke Rapat Paripurna Disahkan Jadi UU

Diketuk Dasco, DPR Setuju RUU Perampasan Aset Lanjut ke Rapat Paripurna Disahkan Jadi UU

News | Rabu, 18 November 2026 | 14:45 WIB

Cucun Sampai Geleng Kepala, Hasbiallah PKB Sapa Dasco Wapres RI di Rapat RUU Perampasan Aset

Cucun Sampai Geleng Kepala, Hasbiallah PKB Sapa Dasco Wapres RI di Rapat RUU Perampasan Aset

News | Rabu, 18 November 2026 | 14:39 WIB

Terkini

Pelemahan Rupiah di luar Kendali Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Pelemahan Rupiah di luar Kendali Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 19:16 WIB

70 Pelaku Usaha Jateng-Kaltim Sepakati Bisnis Senilai Rp10,5 M, Dari Peternakan Domba hingga Kopi

70 Pelaku Usaha Jateng-Kaltim Sepakati Bisnis Senilai Rp10,5 M, Dari Peternakan Domba hingga Kopi

News | Rabu, 18 November 2026 | 19:16 WIB

Anggaran 5 Abad Jakarta Capai Rp400 Miliar, DPRD DKI Usul Dialihkan untuk Bayar BPJS PBI

Anggaran 5 Abad Jakarta Capai Rp400 Miliar, DPRD DKI Usul Dialihkan untuk Bayar BPJS PBI

News | Rabu, 18 November 2026 | 19:16 WIB

Banjir Aceh Terus Berulang, Legislator PDIP Desak Evaluasi Total Mitigasi Bencana

Banjir Aceh Terus Berulang, Legislator PDIP Desak Evaluasi Total Mitigasi Bencana

News | Rabu, 18 November 2026 | 19:09 WIB

Danantara Belum Jelas Kapan Masuk BEI, Demutualisasi Masih Jalan di Tempat?

Danantara Belum Jelas Kapan Masuk BEI, Demutualisasi Masih Jalan di Tempat?

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 19:07 WIB

Rapat di DPR, Menteri HAM Pigai Klaim Lembaganya Nomor Satu di Dunia, Orang Tak Bisa Kritik!

Rapat di DPR, Menteri HAM Pigai Klaim Lembaganya Nomor Satu di Dunia, Orang Tak Bisa Kritik!

Video | Rabu, 18 November 2026 | 19:05 WIB

Resmi, Komaruddin Simanjuntak Terpilih Aklamasi Pimpin PPAD 20262031

Resmi, Komaruddin Simanjuntak Terpilih Aklamasi Pimpin PPAD 20262031

News | Rabu, 18 November 2026 | 19:02 WIB

Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Pengusaha Geleng-geleng dan Sebut Ada Gelombang PHK

Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Pengusaha Geleng-geleng dan Sebut Ada Gelombang PHK

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 19:02 WIB

Kemendagri Ajak Pemda Perluas Informasi Capaian Dua Tahun Pemerintahan ke Masyarakat

Kemendagri Ajak Pemda Perluas Informasi Capaian Dua Tahun Pemerintahan ke Masyarakat

News | Rabu, 18 November 2026 | 18:57 WIB

Rupiah Melemah, Tapi Industri RI Justru Bisa Lebih Kompetitif dari Vietnam

Rupiah Melemah, Tapi Industri RI Justru Bisa Lebih Kompetitif dari Vietnam

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 18:55 WIB

×