- DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Jakarta pada 19 November 2026.
- Panja mengeluarkan aturan illicit enrichment karena dianggap bermasalah dari sisi hak asasi manusia berdasarkan studi banding internasional.
- Undang-undang ini tidak memuat norma penghukuman karena dirancang khusus untuk mengatur hukum acara atau bersifat formil.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Namun, soal pengaturan illicit enrichment—yakni peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan—disebut tidak masuk dalam aturan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman pun membeberkan dua alasan utama di balik keputusan tersebut.
Pertama, Panja telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta pendapat para ahli yang rupanya masih terbelah.
Selain itu, hasil studi banding terhadap praktik di sejumlah negara menunjukkan bahwa konsep illicit enrichment dinilai bermasalah dari sisi hak asasi manusia (HAM).
"Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga," ujar Habiburokhman usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan penelusuran praktik hukum di luar negeri, konsep serupa tidak diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris, bahkan sempat dibatalkan di Jerman.
"Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia," kata dia.
"Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment," Habiburokhman menambahkan.
Pandangan serupa juga mengemuka dalam rapat dengar pendapat bersama berbagai kelompok masyarakat yang dihadirkan oleh Panja sebelumnya.
"Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, ya, khusus juga mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata Habiburokhman.
Alasan kedua berkaitan dengan aspek teknis penyusunan perundang-undangan.
Menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil, bukan materiil.
"Yang kedua dalam teknis perundang-undangan, ya, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," tegasnya.
Dengan pertimbangan substansi HAM serta sifat undang-undang yang hanya mengatur hukum acara, Panja akhirnya memutuskan untuk tidak mengakomodasi pasal peningkatan kekayaan tidak wajar tersebut.